Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Persen SD Dipilih Berdasarkan Kriteria Ini

Kompas.com - 07/01/2013, 18:31 WIB
Riana Afifah

Penulis

JAMBI, KOMPAS.com - Penerapan kurikulum baru pada tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk tahap pertama hanya menyasar kepada 30 persen sekolah yang ada di seluruh Indonesia tanpa terbatas pada wilayah, jenis sekolah dan akreditasinya. Sementara pada 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan 100 persen SD sudah menerapkan kurikulum baru ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa sisa 70 persen SD akan dirampungkan pada tahun 2014. Dengan demikian, tidak semua siswa kelas I dan IV bisa langsung merasakan kurikulum baru ini. Bahkan bagi siswa yang sekolahnya tidak masuk dalam kuota tahap awal maka baru akan menggunakan kurikulum baru pada kelas II dan V.

"Sekolah sisanya itu berarti yang sekarang kelas I baru dapat kurikulum baru saat kelas II pada 2014 nanti. Tapi tidak apa," kata Nuh saat dijumpai seusai menghadiri HUT Ke-56 Provinsi Jambi di Gedung DPRD Jambi, Senin (7/1/2013).

"Kami realistis saja. Lebih baik seperti itu daripada tidak sama sekali atau malah dipaksakan," imbuh Nuh.

Kriteria pemilihan 30 persen SD yang dijadikan sasaran implementasi tahap awal kurikulum baru pun didasarkan pada tiga hal yaitu wilayah kabupaten/kota, jenis sekolah dan akreditasinya. Masing-masing akan dibagi sesuai proporsi yang sudah disiapkan oleh pihak kementerian.

"Jadi dilihat dalam satu kabupaten/kota ada berapa jumlah SD, itu diambil 30 persennya. Nanti dibagi lagi negeri atau swastanya berapa. Kemudian dilihat lagi akreditasinya apa," jelas Nuh.

Hal ini dilakukan agar penerapan kurikulum baru ini merata di semua wilayah kabupaten/kota dan tidak ada tebang pilih antara sekolah negeri atau swasta dengan akreditasi apapun. Pasalnya, penerapan kurikulum seperti ini sudah semestinya diperuntukkan bagi semua sekolah tanpa pandang bulu.

"Dengan dibagi ini, jadi tersebar. Tidak hanya yang di kota saja yang dapat. Kemudian tidak hanya negeri saja atau akreditasi tertentu saja yang dapat. Representatif pokoknya," ungkap Nuh.

"Akses penerapan kurikulum baru ini harus semuanya. Tapi untuk SD cara ini paling sesuai karena beberapa hal yang masih terbatas. Kami realistis saja," tandasnya.

 
Tak mau ketinggalan informasi seputar pendidikan dan beasiswa? Yuk follow Twitter @KompasEdu!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com