JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Nasrullah, di Jakarta, Kamis (10/1/2013), mengingatkan, kurikulum pendidikan merupakan salah satu dari delapan standar mutu pendidikan.
"Dalam sistem pendidikan, kurikulum itu dinamis dan selalu ada perubahan mengikuti tantangan zamannya. Namun, konsep perubahannya pun harus sistematis dan terarah, tidak asal berubah alias aji mumpung jadi menteri," ujarnya.
Menurut Nasrullah, tawaran perubahan kurikulum yang diajukan Mendikbud belum mencerminkan adanya visi dan arah yang jelas serta belum menjawab pertanyaan mau dibawa ke mana sistem pendidikan kita dengan kurikulum tersebut.
"Justru pada tahap uji publik telah memunculkan pro-kontra, terutama soal mata pelajaran IPA-IPS dan Bahasa Daerah. Di sisi lain, rencana awal untuk menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran 2013 terkesan serabutan dan buru-buru, atau ya itu tadi, mumpung masih menteri, tanpa adanya uji coba," ujarnya.
Padahal, dulu ketika ada perubahan kurikulum (KBK, KTSP), menurut Nasrullah, masa uji coba 2-3 tahun sudah dilalui. Namun karena rencana awal penerapan kurikulum secara serentak tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR saat itu, akhirnya dilakukan bertahap.
"Itu pun tanpa perhitungan matang. Ingat lho, Mendikbud dalam sisi keuangan sudah mendapat predikat disclaimer dari BPK 2 tahun berturut-turut (2010-2011)," ujarnya.
Penilaian ini saja, menurut Nasrullah, membuktikan bahwa kerja Mendikbud tidak mampu mengelola kementerian dengan baik dan profesional. Apalagi menangani pendidikan seharusnya cermat, teliti, ada kajian akademik, dan tidak ada ambisi politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.