Jangan Hapus Bahasa Daerah dari Kurikulum

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan orang dari Forum Peduli Bahasa Daerah se-Yogyakarta berunjuk rasa di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menolak dihapuskannya bahasa daerah dari dunia pendidikan. Mereka juga menuntut masuknya bahasa daerah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Koordinator lapangan, Ifan Jaunari Sulistiono, mengatakan, aksi ini untuk menggalang dukungan anggota DPRD agar ikut memperjuangkan bahasa daerah masuk dalam mata pelajaran dan berdiri sendiri.

"Menghapuskan bahasa daerah sama halnya dengan membunuh jati diri bangsa. Karena itu, kami di sini berusaha menyelamatkan bahasa daerah dengan salah satu caranya memasukkan ke dalam mata pelajaran dan berdiri sendiri," kata Ifan, Selasa (15/1/2013).

Di tempat yang sama, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Purwadi, menjelaskan, menghapuskan bahasa daerah sama saja mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Di antara 23 dasar hukum yang memperkuat pentingnya bahasa daerah dalam kurikulum, yang perlu diperhatikan dan cukup beralasan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang berbunyi 'negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional'. Kami akan terus memperjuangkan bahasa daerah masuk dalam kurikulum dan tidak dihapuskan," papar Purwadi.

Massa berunjuk rasa dengan mengenakan pakaian tradisional. Mereka juga membentangkan potongan-potongan huruf bahasa Jawa sebagai simbol bahasa ibu.

Beberapa poster yang bertuliskan "Bahasa Daerah Nyawa Nusantara", "Pembunuhan Bahasa daerah = pembunuhan karakter bangsa" juga dibentangkan di depan gedung wakil rakyat DIY itu.