Penguatan LPTK Perlu Dukungan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyiapan calon guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan perlu diperkuat pemerintah jika berkomitmen menghasilkan guru profesional. Karena itu, perlu prioritas terhadap dukungan bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk memiliki pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang tak kalah kualitasnya dari perguruan tinggi umum.

"Kalau lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK disiapkan untuk mendidik calon guru, berarti pemerintah memang harus menyiapkan dengan baik. Tetapi persoalan sekarang, dosen-dosen di LPTK juga banyak yang tidak kompeten untuk menyiapkan calon guru, demikian juga sarana prasarana di LPTK dibandingkan PT lain. Ya kalah jauh," kata Aris Winarto, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

Menurut Aris, masih ada kesenjangan mutu dan sarana prasana di antara LPTK negeri dan swasta. Untuk itu, pengawasan dalam pendidikan calon-calon guru harus bisa dipastikan sesuai dengan standar yang diminta. Seorang guru di Indonesia harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial.

"Untuk LPTK yang negeri, termasuk yang bekas IKIP, bisa dikatakan baik dalam mendidik calon guru. Tetapi sering kali dalam pengangakatan guru di era otonomi daerah, tidak semata soal kualitas. Ada juga faktor KKN yang bisa membuat seseorang diangkat menjadi guru, padahal tidak berkualitas untuk menjadi pendidik," ujar Aris.

Menurut Aris, mengacu pada Undang-undang Guru dan Dosen, pendidikan calon guru semestinya disiapkan pemerintah dengan sistem asrama. "Menjadi guru itu bukan hanya harus pintar secara intelektual. Guru kan berubah sebagai fasilitator, bukan lagi satu-satunya sumber ilmu bagi guru. Justru bagaimana guru bisa menjadi pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai dan moral, inilah yang jadi tantangan guru Indonesia ke depannya," ujar Aris.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang membiayai pendidikan guru seperti di masa lalu, kata Aris, persoalan kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, bisa diatasi. Guru yang disiapkan pemerintah harus bersedia ditempatkan di mana saja.

Seperti di Singapura, mahasiswa calon guru direkrut dari 30 persen siswa terbaik. Adapun di Malaysia segera dimulai merekrut 10 persen siswa terbaiknya untuk menjadi pendidik.

Sunaryo Kartadinata, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang juga Ketua Asosiasi LPTK Indonesia, mengatakan, perbaikan pendidikan di Indonesia jangan hanya dibebankan di LPTK. Kebijakan pemerintah soal pendidikan harus dikaji secara benar dari ilmu pendidikan.

"Perlu ada perubahan kultur pendidikan dan kerja guru. Itu semua bergantung pada regulasi dan kebijakan dari hulu ke hilir, bukan pada proses penyiapan guru di LPTK," kata Sunaryo.

Rektor IKIP Semarang Muhdi mengatakan, standar khusus perlu diterapkan pula dalam rekrutmen calon mahasiswa, termasuk adanya tes psikologi untuk mengetahui calon mahasiswa memenuhi kepribadian seorang guru.

"Terlebih lagi, minat menjadi guru sekarang mulai membaik. Lulusan SMA/SMK yang nilainya bagus sudah mulai memilih kuliah di LPTK. Ini sinyal yang baik untuk penyiapan calon guru yang hebat di masa mendatang," ujar Muhdi.

Peningkatan mutu guru, lanjut Muhdi, tak bisa hanya diserahkan ke LPTK. Reformasi pendidikan meliputi banyak pihak, termasuk LPTK sebagai pabrik penghasil guru.

"Yang sudah jadi guru jangan lupa untuk diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Tidak baiknya mutu guru yang ada sekarang ini karena para guru tidak dibantu dalam meningkatkan kompetensinya secara baik, apalagi tidak semua guru yang ada saat ini lulusan LPTK," kata Muhdi.