Kurikulum Tak Lepas dari Aspek Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Perubahan kurikulum yang ada di berbagai negara tidak pernah lepas dari kondisi politik yang sedang berlaku di negara tersebut. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan kurikulum akan berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi politik yang memengaruhi negara pada saat itu.

Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Hamid Hasan, dalam rapat dengan Panja Kurikulum DPR RI, Rabu (22/1/2013). Hamid mengatakan bahwa fakta ini juga terjadi di beberapa negara besar seperti Amerika dan Jepang yang mengubah kurikulum dalam waktu singkat karena adanya pergolakan politik di negara tersebut.

"Contoh saja Jepang, baru dua tahun pernah mengubah kurikulum hanya karena aspek politik. Jadi waktu itu terkait penjajahan Jepang, konten dalam pelajaran sejarahnya ada yang dihilangkan dengan maksud agar generasi saat itu tetap memiliki nasionalisme dan kecintaan terhadap negara," katanya.

"Jadi, tidak ada satu pun kurikulum bebas dari pengaruh politik. Itu sudah established dalam kurikulum. Begitu power politik itu berubah, akan ada berpengaruh juga pada kurikulum," tambah pria yang menjabat sebagai Ketua Tim Inti Pengembangan Kurikulum 2013 ini kemudian.

Anggota Panja Kurikulum DPR RI, Raihan Iskandar, mengatakan, untuk meminimalisasi perubahan kurikulum akibat kondisi politik yang berubah, ada baiknya dibuat Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan yang jelas dan kuat. Pasalnya, muncul kekhawatiran kurikulum akan kembali dirombak pada 2014 mendatang.

"Siapa yang bisa menjamin kurikulum tak diubah lagi setelah 2014. Padahal, penerapannya belum selesai. Tidak menutup kemungkinan kurikulum berubah tiap tahun. Baiknya bikin Renstra Pendidikan yang jelas," ujar Raihan.

Berita terkait, baca :  KURIKULUM 2013

Tak mau ketinggalan informasi seputar pendidikan dan beasiswa? Yuk follow Twitter @KompasEdu!