SD dan SMP RSBI Semarang Jadi Sekolah Gratis

Kompas.com - 22/01/2013, 19:23 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Semarang, Jawa Tengah yang sebelumnya berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) kembali menjadi sekolah reguler yang masuk program sekolah gratis.

"Selama ini, program sekolah gratis di Kota Semarang kan mencakup SD dan SMP negeri. Siswa dibebaskan dari biaya apa pun," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, Nana Storada di Semarang, Selasa (22/1/2013).

Menurut dia, Disdik Kota Semarang sudah mengumpulkan seluruh kepala RSBI di Kota Semarang, mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penyelenggaraan RSBI dan SBI.

Hasil pertemuan tersebut, kata dia, kemudian disampaikan kepada DPRD Kota Semarang, salah satunya SD dan SMP eks RSBI tidak diperkenankan lagi menarik biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) setiap bulan.

"Memang kami belum menuangkan kebijakan itu secara tertulis dalam surat edaran (SE). Namun, itu sudah disepakati seluruh RSBI dan menjadi kebijakan Disdik Kota Semarang sehingga harus ditaati," katanya.

Setidaknya, kata dia, kebijakan tersebut berlaku sampai tahun ajaran 2012-2013 (Juni 2013) atau instruksi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas putusan pembatalan RSBI oleh MK.

"Seluruh siswa dibebaskan dari biaya pendidikan, seperti SPP tiap bulan. Bahkan, sumbangan pengembangan institusi (SPI) yang sebelumnya boleh ditarik RSBI, sekarang sudah tidak boleh ditarik lagi," katanya.

Ditanya perihal biaya pendidikan yang sudah terlanjur dibayarkan orangtua sebelum adanya putusan MK, ia mengatakan, nantinya bisa dibicarakan lebih lanjut antara pihak sekolah dan orangtua siswa.

"Ya memang dilematis. Uang yang sudah telanjur dibayarkan bagaimana? Bagaimana pula kalau kemudian uang itu sudah digunakan untuk pengembangan dan program sekolah? Bagaimana mengembalikannya?," katanya.

Meski dilarang menarik segala biaya pendidikan pada orangtua siswa, Nana mengatakan SD dan SMP negeri yang sebelumnya berstatus RSBI tetap bisa menerima sumbangan sukarela tidak mengikat sesuai aturan berlaku.

"Sumbangan kan sudah diatur dalam peraturan menteri, termasuk untuk non-RSBI. Yang disebut sumbangan sukarela, besarannya tidak ditentukan, waktunya tidak ditentukan, dan tidak ada komitmen," kata Nana.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Semarang Suharto mengaku belum menerima instruksi tertulis dari Disdik Kota Semarang menyikapi putusan pembatalan RSBI, tetapi sudah pernah diundang untuk membahas.

"Beberapa hari lalu memang diundang pertemuan di Disdik Kota Semarang, tetapi saya melihatnya bukan petunjuk. Memang ada beberapa poin kesepakatan muncul, salah satunya larangan menarik SPP dan SPI," katanya.

Pada prinsipnya, pihaknya menyepakati untuk tidak menarik SPP dan SPI, serta kembali lagi ke sistem sekolah gratis yang membebaskan seluruh biaya pada siswa, tetapi proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa.

"Beberapa sekolah sudah memanggil orang tua untuk menyosialisasikan putusan MK. Kami akan melakukan langkah serupa. Setidaknya orangtua tahu dan paham sebenarnya putusan MK, tidak salah mengartikan," kata Suharto.

Di Kota Semarang, sebelumnya ada satu SD negeri berstatus RSBI, yakni SD Negeri Bertaraf Internasional, sementara SMP ada empat sekolah, yakni SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 21 Semarang.


EditorBenny N Joewono

Terkini Lainnya

15 Ekor Anjing Pelacak Diterjunkan Cari Korban Banjir Bandang di Jayapura

15 Ekor Anjing Pelacak Diterjunkan Cari Korban Banjir Bandang di Jayapura

Regional
Erwin Aksa Pilih Non-aktif dari Golkar Demi Persahabatannya dengan Sandiaga

Erwin Aksa Pilih Non-aktif dari Golkar Demi Persahabatannya dengan Sandiaga

Nasional
Lagi, Ratna Sarumpaet Akan Ajukan Permohonan Tahanan Kota

Lagi, Ratna Sarumpaet Akan Ajukan Permohonan Tahanan Kota

Megapolitan
Polisi: Korban Hilang di Banjir Bandang Jayapura Mencapai 131 Orang

Polisi: Korban Hilang di Banjir Bandang Jayapura Mencapai 131 Orang

Regional
PM Selandia Baru: Si Teroris Ingin Tenar, Jangan Pernah Sebut Namanya

PM Selandia Baru: Si Teroris Ingin Tenar, Jangan Pernah Sebut Namanya

Internasional
Beda Sikap dengan Golkar, Erwin Aksa Dukung Prabowo-Sandiaga

Beda Sikap dengan Golkar, Erwin Aksa Dukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Saat 24 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna, Ke Mana 536 Orang Lainnya?

Saat 24 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna, Ke Mana 536 Orang Lainnya?

Nasional
Jaksa Siapkan 25 Saksi untuk Sidang Lanjutan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Jaksa Siapkan 25 Saksi untuk Sidang Lanjutan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Megapolitan
Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dilanjut Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet Dilanjut Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
Dubes Australia akan Temui MUI Bahas Serangan Teroris di Masjid Selandia Baru

Dubes Australia akan Temui MUI Bahas Serangan Teroris di Masjid Selandia Baru

Nasional
Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Ahli Hukum, tapi Saya Enggak Bodoh-bodoh Amat

Ratna Sarumpaet: Saya Bukan Ahli Hukum, tapi Saya Enggak Bodoh-bodoh Amat

Megapolitan
Miliki Fasilitas Penyakit Jantung, RS Soekarno Bangka Siap Tampung Caleg Gagal Pemilu

Miliki Fasilitas Penyakit Jantung, RS Soekarno Bangka Siap Tampung Caleg Gagal Pemilu

Regional
Pengacara Terima Putusan Hakim yang Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Pengacara Terima Putusan Hakim yang Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Megapolitan
KPK Minta DPR Percepat Pembahasan UU Tipikor

KPK Minta DPR Percepat Pembahasan UU Tipikor

Nasional
Pemilik Penangkaran Laporkan soal Ratusan Hiu Mati Mendadak ke Polisi

Pemilik Penangkaran Laporkan soal Ratusan Hiu Mati Mendadak ke Polisi

Regional


Close Ads X