Kompas.com - 24/01/2013, 18:48 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadaan barang dan jasa untuk sekolah masih jadi sasaran empuk dikorupsi dengan menggunakan anggaran pendidikan. Modus yang sering dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa adalah mengintervensi proses pengadaan barang dengan penunjukkan langsung, tender fiktif, ataupun memberikan fee untuk mendapatkan proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima Indonesia Corruption Watch (ICW), seperti dijelaskan Siti Juliantari Rachman dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik, di Jakarta, Kamis (24/1/2013), sekolah-sekolah di DKI Jakarta, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK, sering kali mendapatkan kiriman barang berupa meja, kursi, lemari, dan buku-buku pelajaran tanpa adanya permintaan dan perencanaaan terlebih dahulu dari pihak sekolah sepanjang tahun 2012.

Dugaan tersebut sejalan dengan temuan PPATK semester II-2012 yang menyebutkan terdapat 33,3 persen dugaan penyalahgunaan anggaran pendidikan di lingkungan pendidikan DKI Jakarta dengan sumber dana paling banyak disalahgunakan dari dana alokasi khusus (DAK), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hibah, serta dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Sementara itu, Heru Purnomo, Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta, menyatakan, anggaran pendidikan rawan dikorupsi karena masih minimnya tranparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, baik di tingkat dinas pendidikan maupun sekolah, dalam tahap perencanaan ataupun penganggaran.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X