Pemberlakukan Kurikulum 2013 Ditarget 30 Persen

PADANGPANJANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menyebutkan, pemberlakukan kurikulum 2013 ditargetkan mencakupi 30 persen wilayah pada tahun ini dan berlaku penuh di tahun ajaran 2014.

"Penerapan yang tidak total itu khusus untuk sekolah dasar (SD), yakni minimal 30 persen dari SD yang ada di setiap kabupaten, tapi tahun berikutnya sudah harus 100 persen," kata Musliar Kasim di Padangpanjang, Sabtu (26/1/2013) malam ketika mensosialisasikan kurikulum 2013 kepada ribuan guru se-Padangpanjang, di Aula Balaikota setempat.

Dia menjelaskan, penerapan minimal 30 persen itu tidak menutup kemungkinan penerapan dengan jumlah lebih dari itu. "Kalau ada daerah yang bisa 100 persen seperti Padangpanjang ya silakan saja, karena penerapan 30 persen itu sifatnya minimal," kata dia.

Penerapan minimal itu dilakukan, kata dia, karena sumber daya manusia Kemendikbud yang terbatas, tapi 2014 sudah harus berlaku total dan di seluruh Indonesia.

Kriteria 30 persen SD yang akan memberlakukan kurikulum 2013 itu, dia mengatakan, tetap berkeadilan yakni merepresentasikan sekolah negeri dan swasta, serta merepresentasikan akreditasi A, B, dan C.

"Kita memiliki SD sebanyak 148 ribu, karena kalau 30 persen saja sudah ada 48 - 49 ribu guru SD yang harus dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013. Itu jumlah yang banyak, sehingga kalau lebih dari itu ada keterbatasan," katanya.

Sosialisasi kurikulum 2013 yang dilakukan Kemdikbud tersebut ada empat daerah di Sumatera Barat satu di antaranya Padangpanjang. Kurikulum 2013 merupakan penyederhanaan kurikulum sebelumnya yang akan mendidik kreativitas peserta didik, termasuk memudahkan para guru dalam mengajar.

"Kurikulum 2013 ini sesuai dengan kondisi suatu daerah, sehingga peserta didik akan bisa memunculkan kemampuan yang dia miliki," kata dia.

Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Wali Kota Padangpanjang Suri Syam, Wawako Edwin, Muspida Plus, Rektor Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur, Rektor Universitas Negeri Padang Yanuar Kiram, dan kepala SKPD.