Implementasi Kurikulum 2013 Masih Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kesiapan pemerintah mengimplementasikan perubahan Kurikulum 2013 masih dipersoalkan. Meskipun pemerintah selalu menyatakan implementasi perubahan Kurikulum 2013 siap dilaksanakan Juli tahun ini, sejumlah kalangan menilai pemerintah terkesan nekad, karena persiapan yang dipaksakan dalam waktu yang singkat.

"DPR masih mempelajari rencana pemerintah yang tetap mengimplementasikan perubahan Kurikulum 2013 pada Juli nanti. Kami mengkaji anggaran kurikulum yang tidak terencana baik, yang tiba-tiba membengkak," kata Ferdiansyah, anggota Panitia Kerja (Panja)  Kurikulum Komisi X DPR, Senin (11/2/2013) di Jakarta.

Menurut Ferdiansyah, Panja Kurikulum akan mencermati kebutuhan anggaran Kurikulum 2013. Pada APBN 2013, pemerintah mengalokasikan Rp 684,4 miliar. "Tapi baru-baru ini, Mendikbud bilang kebutuhan dana Rp 2,49 triliun. Tentu DPR harus tahu anggaran yang tiba-tiba membengkak itu diambil dari mana? Tidak bisa asal main geser saja, karena pemerintah yang nekad melaksanakan perubahan kurikulum dalam waktu yang singkat," ujar Ferdiansyah.

Menurut Ferdiansyah, hasil kajian Panja Kurikulum akan menjadi masukan bagi Komisi X untuk menentukan sikap soal rencana perubahan Kurikulum 2013. DPR meminta perubahan Kurikulum 2013 benar-benar memperhitungkan kemampuan dan kesiapan guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di lapangan.

Terkait implementasi Kurikulum 2013, kebingungan juga masih dihadapi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di berbagai daerah. Dalam upaya mensosialisasikan perubahan Kurikulum 2013, kalangan guru di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, berinisiatif menggelar seminar soal kurikulum.

Sejauh ini, informasi perubahan Kurikulum 2013 yang disampaikan ke kalangan guru masih sebatas mengapa kurikulum harus berubah, apa yang diharapkan dari kurikulum itu, serta perubahan-perubahan yang esensial dari kurikulum tingkat satuan pendidikan  ke kurikulm 2013 di semua jenjang sekolah.

Pertanyaan guru terkait perubahan Kurikulum 2013, juga soal nasib guru-guru yang mata pelajarannya dihilangkan. Di jenjang SMP, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak lagi sebagai mata pelajaran. Penerapan di sekolah yang menerapkan TIK dinilai akan lebih optimal dibandingkan mengadakan mata pelajaran TIK.

"Guru-guru TIK tidak usah khawatir. Mereka tetap bisa diberdayakan sebagai guru di sekolah," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Penerapan Kuriklulum 2013 direncanakan di 30 persen SD kelas I dan IV, serta di semua kelas VII SMP dan kelas IX SMA/SMK. Pada Senin ini, Wakil Presiden Boediono akan mensosialisasikan Kurikulum 2013 dalam Rembuk Nasional 2013 yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan bidang pendidikan dari seluruh Indonesia yang digelar Kemendikbud.