Wamendikbud: Kami Bukan Orang Politik, Jadi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, menampik dengan tegas adanya isu permainan politik yang membayangi perubahan kurikulum. Tak hanya itu, ia juga membantah adanya permainan anggaran kurikulum yang selama ini dituduhkan pada pihak kementerian.

Hal ini disampaikannya untuk menjawab berbagai sikap kontra terhadap rencana penerapan kurikulum baru pada bulan Juli mendatang, termasuk isu permainan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Kami bukan orang politik jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan masalah politik perubahan kurikulum ini. Kurikulum ini juga tidak ada kepentingan uang," tegas Musliar saat Diskusi Publik Kurikulum 2013 Menjawab Tantangan Generasi Emas 2045 di Ruang KK II DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2013).

Seperti diketahui, perubahan anggaran yang cukup signifikan dalam perencanaan kurikulum ini memunculkan berbagai dugaan adanya permainan anggaran. Awalnya, kurikulum dianggarkan Rp 684 miliar kemudian naik menjadi Rp 1,4 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp 2,49 triliun.

Anggaran yang cukup besar tersebut, lanjutnya, digunakan untuk persiapan guru dan buku. Dalam anggaran tersebut juga sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan digunakan untuk pengadaan buku tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa pihak kementerian terbuka pada berbagai masukan yang ada terkait dengan kurikulum baru. Bahkan jika ada pihak yang merasa memiliki gagasan untuk menyempurnakan kurikulum baru ini maka dipersilakan untuk memaparkan.

"Kami membuka diri untuk masukan. Kalau perencanaan kurikulum tidak baik tolong ditunjukkan caranya yang baik seperti apa," tandasnya.