Pemkot Jamin Tidak Ada Siswa Miskin yang Drop-out

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Semarang menjamin tidak akan ada lagi drop-out atau tidak dapat mengambil ijazah, dan tidak dapat mengikuti ujian karena alasan siswa miskin.

"Kami minta kepada kepala sekolah agar tidak ada lagi anak yang drop-out, tidak dapat mengambil ijazah, dan tidak bisa ikut ujian. Semua anak didik harus dapat terlayani dengan baik. Sekolah sifatnya wajib bagi anak yang masuk usia wajib belajar," kata Plt Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi seusai memberikan pengarahan kepada pengawas dan kepala sekolah se-Kota Semarang di Kantor Dinas Pendidikan setempat, Rabu (20/2/2013).

Hendrar Prihadi menegaskan, saat ini Pemkot Semarang terus melakukan perbaikan mutu pendidikan dengan meningkatkan tingkat kinerja, komunikasi dan kekompakan antara pengawas, guru, dinas pendidikan, serta dengan pemerintah daerah setempat.

"Dengan anggaran yang besar sesuai undang-undang, pendidikan di Kota Semarang seharusnya bisa menjadi panutan kabupaten dan kota daerah lain," katanya.

Untuk meraih peningkatan mutu pendidikan tersebut, Kota Semarang terus melakukan koordinasi dan evaluasi. Plt Wali Kota Semarang mengatakan jika dilihat secara peringkat di tingkat provinsi juga nasional dari tahun ke tahun mutu pendidikan di Kota Semarang terus membaik dan hal tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kesempatan sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan siswa miskin, baik yang ada di sekolah swasta maupun sekolah negeri. "Jadi nanti pemberian bantuan tersebut berdasarkan by name dan by school," katanya.

Bantuan dari pemerintah pusat untuk anak miskin di sekolah negeri dan swasta berupa beasiswa sebesar Rp 1 juta per anak per tahun. Sementara APBD Kota Semarang juga menganggarkan Rp 660 ribu per anak per tahun dan untuk SMK Negeri juga mendapatkan Rp 120 ribu untuk praktek.

"Sekarang ini proses pendataan, di masing-masing sekolah ada berapa banyak anak yang miskin. Anggaran PMU tersebut untuk tahun anggaran baru," katanya.

Terkait dengan UN, Bunyamin mengatakan, pelaksanaan UN 2013 tingkat SLTP digelar tanggal 22 April, SLTA tanggal 15 April, dan tingkat SD digelar tanggal 8 Mei.

"Pada tahun ini UN beda dengan tahun lalu. Jika tahun lalu satu ruangan 20 anak dengan lima paket soal, tahun ini 20 anak ada 20 soal, sehingga setiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda," katanya.