Kompas.com - 13/03/2013, 17:36 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran sekitar Rp 94,8 miliar yang dihabiskan untuk pengadaan dan distribusi bahan ujian nasional (UN) untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat tahun 2013 dinilai terlalu besar. Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya bisa menghemat lebih besar anggaran.

Seperti dikutip dari rilis resmi Fitra yang diterima Rabu (13/3/2013), Uchok mengatakan, Balitbang Kemendikbud memang menghemat sekitar Rp 25,6 miliar. Pasalnya, alokasi anggaran untuk pengadaan dan distribusi bahan UN mencapai Rp 120,4 miliar. Hanya saja, kata dia, jika melihat proses tender, penghematan anggaran seharusnya bisa mencapai Rp 32,8 miliar.

"Terlalu besar harga yang ditawarkan pemenang tender itu. Padahal, ada yang menawarkan lebih rendah," tuturnya kepada Kompas.com.

Uchok memberi contoh pengadaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan tahun pelajaran 2012/2013 untuk Paket 2. Paket itu dimenangi oleh PT PB dengan nilai penawaran Rp 14,5 miliar. Padahal, kata dia, ada tiga perusahaan lain yang menawar lebih rendah, yakni PT P sebesar Rp 13,2 miliar, PT JTP Rp 13,3 miliar, dan PT GIP Rp 14,4 miliar.

Contoh lain, lanjut Uchok, untuk Paket 3 dimenangi oleh PT GIP dengan nilai penawaran sekitar Rp 22,4 miliar. Padahal, ada tiga perusahaan lain yang menawarkan lebih rendah, yakni PT AI sebesar Rp 17,1 miliar, PT JTP Rp 21,1 miliar, dan PT BDP Rp 21,6 miliar. Hal yang sama terjadi untuk Paket 4, 5, dan 6.

Uchok menambahkan, anggaran yang terlalu mahal juga terjadi pada tahun 2012. Balitbang Kemendikbud hanya bisa menghemat Rp 19,7 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp 130,6 miliar. Jika melihat proses lelang, kata dia, penghematan bisa mencapai Rp 46,9 miliar.

"Untuk itu, Fitra berharap DPR meminta pertanggungjawaban Balitbang Kemendikbud terkait terlalu mahalnya pengadaan dan distribusi bahan UN yang diduga ada indikasi mark up harga. Aparat penegak hukum juga harus menyelidiki proyek itu," kata Uchok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.