Basuki: Biaya Dokter Keluarga Diambil dari Premi KJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya program Dokter Keluarga rencananya mengambil dari biaya premi Kartu Jakarta Sehat. Pembayaran dokter keluarga akan menggunakan sistem kapitasi, yakni metode pembayaran per pasien yang sehat, bukan per pasien yang sakit dan anggaran Pemprov DKI dialokasikan kepada dokter keluarga di muka.

"Rp 23.000 itu sudah termasuk itu semuanya. Jadi, di dalam Rp 23.000 itu ada Rp 7.000 untuk dokter keluarga," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (18/3/2013).

Menurut Basuki, Rp 7.000 akan digunakan untuk pembelian obat, pembayaran perawat, dan sebagainya. Anggaran itu akan dialokasikan oleh dokter keluarga yang bertugas.

Oleh karena itu, Pemprov DKI akan bekerjasama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Namun, besaran Rp 7.000 itu, kata Basuki, belum pasti. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji bentuk peningkatan pelayanan kesehatan. Apakah akan meningkatkan premi atau meningkatkan biaya 'titipan' Pemprov DKI kepada dokter keluarga.

"Makanya kami sedang kejar, apa kami bisa naikkan Rp 10.000 dulu, terus preminya kami naikkan jadi Rp 30.000. Nanti kalau sudah jalan 2-4 bulan kan sudah ketahuan. Nanti kami akan jelaskan ke DPRD DKI, kami akan ajukan nanti di anggaran biaya tambahan," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dokter keluarga ditunjuk untuk menangani pasien dalam lingkungan itu. Seorang dokter keluarga itu ditugaskan untuk menangani sekitar 2.000 warga dan uang penanganan dibayar di muka.

Selain itu, dokter keluarga memiliki peran untuk promosi kesehatan (edukasi pola sehat), pencegahan penyakit dan konseling (deteksi dini), pengendalian penyakit kronik (diagnosis, tatalaksana, pencegahan komplikasi), dan surveilans penyakit (deteksi dini, pelaporan penyakit menular). Menurut Basuki, dokter itu harus menjaga masing-masing warganya.

Selain itu, dokter keluarga dapat dijadikan sebagai ujung sebelum warga berbondong-bondong ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Rencana dokter keluarga itu dilaksanakan untuk mengantisipasi pembludakkan pasien KJS dan mempertahankan kualitas dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit.

"Dia harus jaga. Kan kelihatan masyarakat, sakitnya berapa. Kita evaluasi di situ. Kalau dia bisa membantu menurunkan penyakit yang tingkat nasional, TBC, sakit jantung, paru-paru, berarti dokter itu kerja. Kan tugasnya memang mengurusi masyarakat, preventif promotif," kata Basuki.