Basuki: Sekolah Banyak Orang Kayanya Malah Ditanggung

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memandang ada ketidakadilan dengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diberikan Pemprov DKI. Sebab, siswa sekolah swasta hanya diberi jaminan 20-30, sementara yang di sekolah negeri mendapat jaminan 100 persen.

"Swasta justru banyak yang tidak dapat karena mereka yang sekolah di sekolah negeri ini banyak orang kayanya malah kita tanggung 100 persen. Coba lihat saja, setiap sekolah bikin acara dan disuruh bayar, mereka mampu semua," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Saat ini, rencana pencabutan BOP itu masih dalam pengkajian Dinas Pendidikan DKI. Basuki memberi target, sebelum mulainya tahun ajaran baru, sudah harus ada keputusan terkait rencana itu. Bagi siswa yang tidak mampu, akan diberikan jaminan pendidikan dasar berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tanpa sekolah swasta di Jakarta, ambruk pendidikan kita, apalagi SMA, karena sekolah negeri kita kurang," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Pemprov DKI telah meluncurkan program wajib belajar 12 tahun pada Hari Pendidikan Nasional, Rabu (2/5/2012) lalu. Program itu menyebutkan, semua anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan dengan gratis hingga tingkat SMA atau SMK dan sederajat.

Tidak hanya itu, BOP yang dulunya hanya diberikan untuk siswa SD dan SMP, sejak Mei 2012 sudah diberikan hingga tingkat SMA. Bahkan, SD dan SMP swasta juga turut diberikan BOP secara penuh.