Dana BOP Akan Dievaluasi
Jakarta, Kompas -
Sejalan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta akan membuka partisipasi masyarakat untuk membantu pembiayaan sekolah.
”Saat ini, formulanya sedang kami siapkan. Sesuai arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta, semua sekolah negeri akan berbayar sesuai kondisi sekolah. Namun, kami menjamin hak bagi siswa miskin. Mereka tetap akan mendapatkan pendidikan seperti siswa lain,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Rabu (20/3), di Jakarta.
Seiring dengan evaluasi BOP, Pemprov DKI Jakarta akan melihat respons pihak sekolah dan masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penentuan BOP akan dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah. Konsekuensinya, ada sekolah yang dapat penuh dan ada sekolah yang tidak menerima BOP sama sekali.
Saat ini, BOP setiap tahun diberikan untuk membantu operasional sekolah. Besarnya dana ditentukan sesuai jumlah murid. Untuk sekolah negeri, Pemprov DKI Jakarta memberikan 100 persen BOP sesuai ketentuan. Sementara untuk sekolah swasta, nilai BOP diberikan 30 persen dari jumlah siswa.
Nilai total BOP tahun ini sekitar Rp 3 triliun, setara dengan 25 persen dari total anggaran Dinas Pendidikan tahun 2013. BOP diberikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp 60.000 per siswa per bulan untuk siswa SD hingga Rp 600.000 per siswa per bulan untuk siswa sekolah menengah kejuruan bidang teknologi.
Margani, Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta, memilih menunggu hasil evaluasi Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, setiap program pembangunan memang perlu dievaluasi agar diketahui kekurangan dan kelebihannya.
Selama ini, manfaat BOP sudah dirasakan oleh masyarakat karena mengurangi beban biaya pendidikan. Peluncuran BOP diikuti dengan larangan kepada komite sekolah untuk memungut biaya kepada masyarakat.
Apabila BOP dihapuskan, perlu dipikirkan pembiayaan gaji guru honor dan kegiatan sekolah yang selama ini gratis.
Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengkaji program ini tepat sasaran atau tidak. Bisa jadi memang sebagian peserta didik tak perlu ditolong dengan dana BOP. Kajian juga perlu dilakukan guna melihat komposisi BOP 100 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.
”Apakah komposisi ini sudah benar atau tidak. Ini yang perlu dilihat, jangan buru-buru menghapus,” katanya.
Sementara itu, sebagian kalangan menilai rencana ini terlalu prematur. Agus Sutiyono, pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta, meminta Pemprov DKI membatalkan penghapusan BOP karena pemerintah belum menyiapkan instrumen pendukung, seperti pengganti sumber dana sekolah dan pengawasan.
”Mohon dipikirkan dari mana pendanaan sekolah jika BOP dihapus. Rencana ini masih cacat sebab mekanisme pengganti BOP dan pengawasan belum ada,” katanya.
Selama ini, BOP merupakan sumber dana utama pengelolaan sekolah. Jika dihapus, dia khawatir pihak sekolah kesulitan mencari biaya operasional. Sementara menyerahkan pendanaan pada partisipasi warga belum jelas teknisnya.
Penghapusan BOP juga bisa memberatkan orangtua dan sekolah. Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi yakin, pihak sekolah akan kesulitan mencari pendanaan. Mereka bisa menarik biaya lebih banyak ke orangtua.
Dia menyarankan Pemprov DKI mengintegrasikan BOP dan Kartu Jakarta Pintar. ”Ini langkah yang lebih baik daripada mengevaluasi BOP yang ujungnya menambah beban orangtua siswa,” kata Uchok.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
