Guru Galang Petisi Penolakan Kurikulum 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggalangan dukungan untuk menolak atau menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 terus berkembang. Perubahan Kurikulum 2013 yang dinilai buru-buru, hanya akan menghabiskan anggaran pendidikan tanpa hasil yang jelas serta mengorbankan siswa dan masyarakat.

Petisi untuk menolak Kurikulum 2013, salah satunya datang dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Ketua Umum IGI, Satria Dharma, yang dihubungi dari Jakarta, Senin (25/3/2013), mengatakan penggalangan dukungan dari guru dan masyarakat luas dibuat mulai hari ini secara online lewat laman change.org/petisi/kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menolak-kurikulum-2013-atau-menunda-pemberlakuannya. Petisi ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Sempurnakan dulu Kurikulum 2013, baru dilaksanakan. Yang ada saat ini kan pemerintah baru menyosialisasikan niat. Tapi bentuk kurikulumnya sendiri belum ada yang tahu dan berubah-ubah. Buku-buku pelajaran disiapkan dengan terburu-buru dalam hitungan beberapa bulan saja. Masyarakat harus peduli terhadap rencana perubahan kurikulum, supaya ada perbaikan dalam pendidikan di negeri ini," kata Satria.

Menurut Satria, masyarakat perlu diajak untuk mencermati berbagai kebijakan pemerintah dalam pendidikan yang ambisius, namun tidak menghasilkan perubahan mutu pendidikan yang diharapkan masyarakat.

IGI menyoroti banyak uang negara terbuang sia-sia, lewat kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), buku sekolah elektronik (BSE), dan ujian nasional (UN) yang ternyata kebijakan pemerintah keliru.

Kami mengajak guru dan masyarakat yang peduli pendidikan untuk mendukung petisi menolak atau menunda Kurikulum 2013, ujar Satria.

Dukungan penolakan serupa juga datang dari Koalisi Tolak Kurikulum 2013. Koalisi ini terdiri dari Sekolah Tanpa Batas, Koalisi Pendidikan, Federasi Serikat Guru Indonesia, Aliansi Orangatua Murid Peduli Pendidikan, Indonesia Corruption Watch, dan praktisi pendidikan. Pada Senin ini, Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyampaikan penolakan mereka melalui Komisi X DPR. (ELN)