Sumsel Pertama Sambut Sekolah Peternakan Rakyat IPB

BOGOR, KOMPAS.com - Sumatera Selatan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyambut pendirian Sekolah Peternak Rakyat (SPR) yang digagas Institut Pertanian Bogor.

"Setelah gagasan itu kami tawarkan, betul Sumsel adalah daerah yang mengawali untuk meresponsnya," kata Prof Muladno, penggagas SPR, di Bogor, Jawa Barat, Senin (1/4/2013).

Guru besar pemuliaan dan genetika ternak pada Fakultas Peterakan IPB itu menjelaskan, komitmen pimpinan daerah di Sumsel tercermin dengan keinginan untuk membangun SPR, yang memang ditujukan bagi ketersediaan bibit maupun daging sapi di Indonesia dalam jangka panjang.

Menurut dia, tanggapan positif dari Sumsel itu tidak sekadar komitmen, namun diwujudkan dalam bentuk nyata yang didukung dengan alokasi anggaran bagi pembangunan SPR di daerah itu. "Pada tahap awal, yakni pada tahun pertama Pemprov Sumsel telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 2,5 miliar untuk SPR," katanya.

Muladno mengharapkan, pada tahun kedua dan seterusnya, komitmen itu dapat berkesinambungan sehingga harapan untuk inisiasi yang pro-peternak dalam masa panjang dapat terwujud.

Pihaknya juga telah menyarankan bahwa alokasi anggaran pada tahun pertama tersebut benar-benar diperuntukkan bagi pembangunan fisik SPR. "Dan bukan untuk penyediaan bibit ternak dahulu. Setelah sarana dan prasarana SPR terbentuk, barulah sampai pada tahapan bagi pembibitan," katanya.

Pada bagian lain, ia juga mengemukakan bahwa rantai tata niaga dari peternak ke konsumen di Indonesia selama ini cukup panjang, sehingga para pedagang-lah yang menikmati "keringat" peternak, karena memperoleh keuntungan jauh lebih besar ketimbang keuntungan peternak.

Ia menegaskan, jika impor daging diperbanyak maka peternak sapi di Australia untung besar, sedangkan peternak di Indonesia hancur. "Akibatnya peternak menjadi malas beternak dan bahan pangan tergantung dari negara lain. Kondisi tersebut berbahaya," katanya.

Ia memberi perumpamaan perbandingan antara peternak sapi di Indonesia dan peternak sapi di Australia seperti angkutan kota (angkot) dan pesawat terbang. "Jika Angkot dan pesawat diadu, sampai kiamat angkot tidak akan pernah bisa bersaing," katanya.

Dalam konteks seperti itu, kata dia, maka harus ada keberpihakan pemerintah, seperti terhadap bus Damri melalui kemudahan berbagai fasilitas. "Intinya, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap peternak berskala kecil di Indonesia," katanya.

Konsep SPR

Menurut Muladno, konsep dasar dari SPR itu adalah dengan skema menempatkan "manajer" atau CEO. Ia memberi contoh, jika dalam satu kabupaten ada 1.000 ekor sapi induk, maka ada seorang manajer, yang akan mengelola SPR dimaksud.

"Dan manajer itu diharapkan bukan dari peternak, namun kalangan independen dengan kemampuan terkait bidang peternakan," katanya seraya menambahkan jika dari peternak bisa terjadi konflik kepentingan.

Karena konsep dasarnya adalah "sekolah", kata dia, maka akan ada struktur layaknya lembaga pendidikan, karena sifat dari SPR adalah untuk pembangunan sektor peternakan dalam jangka panjang.

Ditegaskan, keberhasilan program itu akan mengurangi jumlah "manajer" dari 6,2 juta menjadi semakin sedikit. "Tetapi jumlah peternak boleh tambah," katanya.

Dikemukakannya bahwa kondisi usaha peternakan sapi lokal di Tanah Air saat ini populasi sapi potong lebih kurang 14,8 juta ekor. Sapi itu tersebar di seluruh Indonesia dengan kepadatan tertinggi di Pulau Jawa, di mana lebih dari 99 persen dimiliki oleh 6,2 juta peternak berskala kecil, yakni 1-3 ekor per peternak. Sedangkan kurang dari 1 persen dimiliki pengusaha besar dengan skala kepemilikan ribuan ekor/pengusaha.

Ia menyebut, belasan juta populasi sapi potong yang kini selalu disampaikan pemerintah dalam kondisi tidak diurus dengan baik alias dalam kondisi liar. Makanya kami gagas gerakan ’menyekolahkan’ sapi-sapi liar itu melalui gerakan SPR untuk memperbaiki kualitas maupun menambah kuantitasnya," katanya.