Pemerintah Bertahan, Ombudsman Beri Catatan

Jakarta, Kompas - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap pada rencana semula, Kurikulum 2013 diterapkan bulan Juli mendatang. Tidak ada alasan untuk menundanya.

”Bapak Presiden memberi arahan, Kurikulum 2013 tetap berjalan Juli,” kata Mendikbud Mohammad Nuh, Selasa (2/4), di Kantor Presiden. Itu disampaikan seusai rapat kabinet terbatas bidang pendidikan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta dihadiri Wakil Presiden Boediono dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Menurut Nuh, Presiden meminta agar persiapan penerapan kurikulum sebaik mungkin. Itu meliputi pelatihan guru, penyiapan buku, pengawasan, dan evaluasi. ”Presiden ingin pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Artinya, buku akan dibagikan gratis,” tuturnya.

Saat membuka rapat kabinet terbatas, Presiden menyatakan, kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi. ”Di era globalisasi dan transformasi kehidupan nasional, pendidikan itu juga dinamis, termasuk kurikulumnya,” kata Yudhoyono.

Oleh karena kurikulum bersifat dinamis, pemerintah wajib mengembangkannya. ”Tidak boleh dikatakan mengada-ada kalau ada pikiran dan kebijakan mengembangkan kurikulum, sistem evaluasi, metodologi pendidikan, bahan-bahan ajaran, dan lain sebagainya. Karena harus disesuaikan perkembangan situasi,” ujar Presiden.

Menyikapi pro dan kontra terhadap Kurikulum 2013, Ombudsman RI memberikan rekomendasi. Dari investigasi pada 2012, guru di daerah belum siap menerapkannya.

Budi Santoso dari Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan mengingatkan agar pemerintah mengevaluasi dan mempertimbangkan ulang penerapan kurikulum itu. Jika perlu, pemerintah sebaiknya menunda sampai dipastikan semua perangkat siap. ”Di lapangan, terutama guru, tak siap,” katanya. (ATO/AMR)