Guru Pertanyakan Pelatihan Kurikulum

Jakarta, Kompas - Sejumlah guru mempertanyakan pelatihan pelaksanaan Kurikulum 2013. Sebab, tahun ajaran baru 2013/2014 dua bulan lagi dimulai, mereka belum pernah mendapat pelatihan bahkan arah dan substansi kurikulum pun belum mereka ketahui.

Beredar pula kabar di kalangan para guru, anggaran pelatihan Kurikulum 2013 dialihkan dari anggaran yang mestinya untuk peningkatan mutu guru.

Sejumlah guru yang mempertanyakan dan menggugat Kurikulum 2013 melakukan aksi keprihatinan di depan Gedung DPR di Jakarta, Selasa (9/4).

Mereka yang melakukan aksi keprihatinan itu antara lain dari Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Serikat Guru Tangerang (SGT), Serikat Guru Indonesia Medan (SeGI Medan), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).

Ketua FMGJ Heru Purnomo mengatakan, dibandingkan membuat kurikulum baru, peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas justru lebih mendesak. Namun, pemerintah justru lebih mendahulukan menyusun kurikulum dan menerapkannya secara terburu- buru. ”Padahal, tanpa persiapan dan pelatihan guru yang matang, anak didik yang bakal menjadi korban,” kata Heru Purnomo.

Pusat pelatihan guru

Para guru menilai, alokasi anggaran kurikulum baru sebesar Rp 2,49 triliun akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun pusat pelatihan guru serta melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi guru.

Siti Juliantari Rachman dari Koalisi Tolak Kurikulum 2013 mengatakan, mereka telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah terjadinya korupsi dalam perubahan Kurikulum 2013.

Secara terpisah, Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan, pelatihan guru tidak semata untuk mampu melaksanakan Kurikulum 2013, karena yang utama peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, guru siap memperbaiki pembelajaran apa pun kurikulumnya.

Di Sentani, Papua, Mendikbud Mohammad Nuh, mengomentari langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi soal potensi korupsi dalam Kurikulum 2013. Ia menyambut baik langkah itu. Laporan itu merupakan bagian dari pengawasan masyarakat. Meski demikian, ia meminta laporan itu disertai bukti-bukti sehingga tidak berkembang menjadi fitnah. (ELN/ODI)