Pramono Anung: Alasan Kemdikbud Tak Masuk Akal

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai tak bersungguh-sungguh melaksanakan ujian nasional (UN) dengan penundaan di 11 provinsi di Indonesia. Alasan penundaan UN—karena masalah percetakan—dianggap sangat tidak masuk akal.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, persoalan teknis tentang pendistribusian soal bukan alasan yang bisa dipakai pemerintah untuk mengurangi kesalahannya. Terlebih lagi, persoalan itu rutin terjadi setiap tahunnya. Pramono pun mengusulkan agar percetakan yang bermasalah segera dicoret dan tidak boleh mengikuti tender lagi.

"Ini alasannya remeh-temeh, tak masuk akal pikiran sehat saya, apalagi dalam era teknologi yang berkembang pesat. Dalam konteks ini, enggak boleh hanya evaluasi, tapi juga harus mencoret. Seumur adanya UN, dia tidak boleh ikut lagi," ungkap Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Penundaan UN ini, katanya, adalah cerminan bagaimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi selanjutnya. Pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan hal tersebut dinilai menunjukkan ketidaksungguhannya.

"Ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi memberikan 20 persen untuk budget-nya," ujar Pramono.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, penundaan UN akan memberikan dampak psikologis yang cukup berat. Pramono mengatakan, ia memiliki seorang anak yang kini duduk di bangku kelas III SMA. 

"Sehingga saya melihat dan memahami itu, bagaimana psikologis anak yang sudah mempersiapkan berhari-hari, kemudian dibatalkan. Dalam hal ini harus ada yang bertanggung jawab, dalam hal ini Mendikbud. Tidak bisa kemudian ini seakan-akan tidak ada apa-apa," katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal UN 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi. Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah peserta ujian di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta siswa di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengemukakan, untuk mencetak materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk 6 percetakan. Dari keenam percetakan itu, lima di antaranya sudah siap, sedangkan satu percetakan, yaitu PT Ghalia Printing Indonesia yang bertugas menyebarkan soal ke Indonesia tengah sedang berusaha sekuat tenaga. Kemdikbud sudah bekerja hingga dini hari untuk membantu percetakan tersebut.

Namun, upaya tersebut masih belum berhasil sehingga diputuskan pelaksanaan UN di 11 provinsi baru bisa dilaksanakan pada 18 April mendatang.