UN Hari Pertama di Sumut Kacau-balau

MEDAN, KOMPAS.com - Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMU di Sumatera Utara kacau-balau. Sejumlah sekolah di 23 kabupaten/kota, termasuk Kota Medan tidak bisa mengikuti UN karena naskah soal yang belum seluruhnya sampai di sekolah masing-masing daerah.

"Naskah soal yang belum sampai di masing-masing daerah pada umumnya adalah mata ujian Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS yang diujikan hari ini," kata Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara M Zein di Medan, Senin (15/3/2013).

Daerah yang mengalami kendala pelaksanaan ujian tersebut yakni Kota Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Sibolga, Medan, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Dairi, Asahan, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Utara, Madina, Humbahas, Tobasa, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Nias Selatan.

Bagi sekolah yang naskah soalnya kurang, dapat mengantisipasi dengan mem-photocopy, namun lembaga pendidikan yang sama sekali belum mendapatkan materi ujian itu pelaksanaannya terpaksa diundur.

"Ujian susulan akan digelar pada 22 April 2013. Mengenai bentuk soal yang diujikan tentunya berbeda dengan materi utama yang dikerjakan oleh siswa hari ini," ujarnya.

Zein mengatakan, pihaknya sebelumnya juga sudah minta kepada pihak Kemendikbud agar UN di Sumut diundur mengingat belum meratanya distribusi naskah soal. Namun pihak Kemendikbud justru minta ujian nasional tetap dianjutkan karena naskah soal yang terdistribusi ke berbagai daerah sudah lebih dari 60 persen.

Disayangkan

"Kondisi ini sangat disayangkan karena terjadi di saat berlangsungnya ujian. Harus menjadi evaluasi karena menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakbecusan pemerintah dalam melaksanakan UN. Anehnya, di berbagai pemberitaan sebelumnya Sumut dinyatakan siap menyelenggarakan UN," kata staf Yayasan Pusaka Indonesia Marjoko SH, Senin (15/4/2013).

Menurutnya, penyelenggaraan UN yang tidak serentak baru tahun ini terjadi. "Ini memalukan dan preseden buruk, harus dipertanggungjawabkan. Presiden harus turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang tegas atas kondisi ini karena ini sama dengan negara telah mengabaikan dunia pendidikan," tegasnya.

Dia bilang, semerawutnya UN tahun ini harus ditangani secara nasional. Kegagalan UN di beberapa daerah merupakan tragedi bagi dunia pendidikan di Indonesia termasuk di Sumatera Utara.

"Negara telah mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi dunia pendidikan tetapi pelayanannya masih perlu dipertanyakan. Sudah seharusnya Presiden meminta pertanggungjawaban Menteri Pendidikan dan seluruh jajarannya terhadap peristiwa ini," ujarnya.

Kalaupun UN ditunda, yang jadi korban adalah anak didik sendiri. Beban psikologis anak jelas makin bertambah dalam menghadapi ujian susulan, proses belajar selama tiga tahun, di tambah dengan berbagai kegiatan ritual, dan berdoa untuk melewati masa krisis di akhir jenjang pendidikan.

"Menjadi beban tersendiri bagi pelajar jika UN ditunda. Mestinya kalau mau ditunda harus ditunda di seluruh Indonesia karena UN selalu dijadikan patokan bagi kelulusan siswa. Kondisi ini juga dapat membawa citra buruk sekolah, bukan hanya pihak sekolah yang kecewa, siswa dan walinya juga otomatis merasakan hal serupa," kata Marjoko lagi.

Untuk diketahui, sebanyak 449 sekolah di wilayah Sumut tidak menyelenggarakan UN karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah. Sekolah tersebut harus bergabung ke sekolah yang lebih maju di wilayah terdekat. Sekolah-sekolah tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana sekolah yang layak dan akreditasi yang belum memenuhi syarat. Sementara di Kota Medan, 28 sekolah bergabung pada pelaksanaan UN karena jumlah murid tidak mencukupi standarisasi pelaksanaan. Penggabungan dilakukan pada rayon masing-masing sekolah.

"Pelaksanaan UN tingkat SMA di ikuti 21 sekolah negeri dan 176 sekolah swasta. Dari semua sekolah itu, hanya 169 sekolah yang menjadi penyelenggara dan sisanya harus bergabung," kata Dwi.(ANT)