Evaluasi Pencetakan Soal UN

Manado, Kompas - Sejumlah daerah yang mengalami penundaan ujian nasional meminta agar proses pencetakan soal dievaluasi dan dikembalikan ke daerah. Sistem pencetakan soal yang tersentralisasi seperti sekarang mahal dari sisi biaya distribusi dan rawan terjadi kekacauan.

”Jika Kemdikbud ragu atas pengamanan soal di daerah, Kemdikbud bisa mengirim tim pengawas ke sejumlah daerah,” kata Arnold Poli, Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara (AGIS) di Manado, Senin (15/4).

Ia menyatakan, permintaan maaf Mendikbud Mohammad Nuh atas penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) mesti diikuti tindakan mengubah kebijakan mencetak naskah ujian yang sentralistik seperti saat ini.

”Setahu kami, naskah UN beberapa tahun lalu dicetak di daerah sehingga distribusi naskah ujian lancar,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan Halide juga meminta pencetakan naskah soal dilakukan di daerah sehingga masalah distribusi bisa diatasi.

”Kemdikbud harus merevisi kebijakan pencetakn soal. Seandainya naskah soal tetap dicetak di daerah, masalah yang muncul dapat segera ditangani tanpa harus menunda UN,” ungkapnya.

Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Arismunandar mengatakan, penundaan UN juga berdampak pada membengkaknya biaya operasional bagi pengawas di daerah.

”Biaya akomodasi pasti bertambah karena banyak pengawas yang sudah tiba di daerah sejak Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4),” ujar Arismunandar yang juga Koordinator Pengawas UN wilayah Sulawesi Barat.

Persoalan kian pelik karena jadwal pelaksanaan UN SMA/ SMK dan MA pada Senin (22/4) dan Selasa (23/4) bersamaan dengan UN tingkat SMP sederajat. ”Di Sulsel dan Sulbar, ada beberapa SMA yang juga digunakan untuk UN tingkat SMP pekan depan,” ujar Arismunandar.

Tak mau disalahkan