Evaluasi Pencetakan Soal UN

Manado, Kompas - Sejumlah daerah yang mengalami penundaan ujian nasional meminta agar proses pencetakan soal dievaluasi dan dikembalikan ke daerah. Sistem pencetakan soal yang tersentralisasi seperti sekarang mahal dari sisi biaya distribusi dan rawan terjadi kekacauan.

”Jika Kemdikbud ragu atas pengamanan soal di daerah, Kemdikbud bisa mengirim tim pengawas ke sejumlah daerah,” kata Arnold Poli, Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara (AGIS) di Manado, Senin (15/4).

Ia menyatakan, permintaan maaf Mendikbud Mohammad Nuh atas penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) mesti diikuti tindakan mengubah kebijakan mencetak naskah ujian yang sentralistik seperti saat ini.

”Setahu kami, naskah UN beberapa tahun lalu dicetak di daerah sehingga distribusi naskah ujian lancar,” katanya.

Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan Halide juga meminta pencetakan naskah soal dilakukan di daerah sehingga masalah distribusi bisa diatasi.

”Kemdikbud harus merevisi kebijakan pencetakn soal. Seandainya naskah soal tetap dicetak di daerah, masalah yang muncul dapat segera ditangani tanpa harus menunda UN,” ungkapnya.

Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Arismunandar mengatakan, penundaan UN juga berdampak pada membengkaknya biaya operasional bagi pengawas di daerah.

”Biaya akomodasi pasti bertambah karena banyak pengawas yang sudah tiba di daerah sejak Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4),” ujar Arismunandar yang juga Koordinator Pengawas UN wilayah Sulawesi Barat.

Persoalan kian pelik karena jadwal pelaksanaan UN SMA/ SMK dan MA pada Senin (22/4) dan Selasa (23/4) bersamaan dengan UN tingkat SMP sederajat. ”Di Sulsel dan Sulbar, ada beberapa SMA yang juga digunakan untuk UN tingkat SMP pekan depan,” ujar Arismunandar.

Tak mau disalahkan

PT Ghalia Indonesia Printing, salah satu perusahaan pencetak soal UN, Senin (15/4), masih berusaha menyelesaikan penyusunan paket soal. Meski demikian, PT Ghalia menolak jika semua kesalahan ditimpakan pada perusahaan itu.

”Waktu terlalu mepet. Kami sudah menawarkan penyelesaian 60 hari, tetapi baru bisa mencetak sekitar 25 hari karena keterlambatan materi masuk,” kata Kamil Zacky, kuasa hukum PT Ghalia Indonesia Printing (GIP), ditemui di pabrik PT GIP di Bogor Selatan, Kota Bogor.

Menurut dia, dengan waktu 60 hari, PT GIP cukup mampu untuk menyelesaikan soal UN di 11 provinsi. Karena itu, dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membahas bersama dengan PT GIP sebelum menjatuhkan sanksi.

Menurut Kamil Zacky, dalam proses pencetakan juga ada petugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memantau perkembangan pencetakan.

   Dia juga mengaku menambah personel dari seharusnya 200 orang menjadi sekitar 500 orang, termasuk melibatkan mahasiswa dan pegawai dari perusahaan di grup PT GIP. Selain itu, pengiriman soal juga menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, bukan dengan ekspedisi biasa.(ELN/LUK/ZAl/RIZ/GAL)