Basuki Janji Pantau Surat Revisi Pinjaman MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin bahwa Pemerintah Provinsi DKI telah membuat dan mengirim surat revisi perbandingan pengembalian pinjaman proyek transportasi cepat massal (mass rapid transit/MRT) kepada Japan International Cooperation Agency (JICA). Meski demikian, DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri juga mengaku belum menerima surat rekomendasi dari Pemprov DKI.

"Sudah kok, kemarin kata Bu Yani (Kepala Bappeda DKI) sudah dikirim. Ya, mungkin masih di bawah, masa langsung sampai ke menterinya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan DKI sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah DKI Wiriyatmoko mengatakan, surat rekomendasi itu telah dikirim kepada pihak terkait. Basuki pun langsung mengimbau Wiriyatmoko untuk terus mengawal proses administrasi itu agar Jakarta memiliki MRT cepat terwujud.

"Pasti akan kami kawal dan pantau terus, mesti dikejar itu. Pak Moko, ikuti terus, Pak, suratnya!" kata Basuki kepada Moko, sapaan Wiriyatmoko.

Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo sempat mengeluhkan pembangunan MRT yang kembali terhambat dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. PP baru itu mewajibkan agar para pemangku kepentingan terkait membuat kesepakatan pengembalian utang kepada JICA yang telah berubah perbandingannya. Awalnya perbandingan pengembalian pinjaman ditanggung DKI sebesar 58 persen dan pemerintah pusat 42 persen. Proporsi itu diubah menjadi 51 DKI dan 49 pusat.

PP itu mewajibkan untuk membuat persetujuan pinjaman (loan agreement) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi sebelumnya harus mendapat revisi persetujuan dari DPRD dan Mendagri. Mendagri selanjutnya harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Batas waktu yang telah ditentukan oleh Bappenas untuk mendapat rekomendasi dari Kemendagri adalah 5 April 2013.

Dengan terganjalnya administrasi tersebut, tak tertutup kemungkinan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan MRT batal dilaksanakan April ini. Padahal, sebelumnya, Jokowi dan Basuki sangat optimistis bahwa pembangunan megaproyek yang dicanangkan sejak pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo itu dapat mulai dilaksanakan mulai bulan ini. Mereka bahkan merombak Direksi PT MRT Jakarta yang diyakini dapat mempercepat pembangunan proyek itu.