Marzuki Alie: Ini Penyelenggaraan UN Terburuk!

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyebut penyelenggaran ujian nasional (UN) 2013 merupakan yang terburuk sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyusul penundaan pelaksanaan UN yang terjadi di beberapa daerah karena persoalan distribusi naskah UN.

"Ini harus diinvestigasi persoalannya di mana," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Politisi Partai Demokrat itu pun mengkritik cara Kemdikbud mengatasi persoalan distribusi naskah UN karena menggandakan naskah dengan mesin fotokopi. Dengan cara itu, Marzuki yakin kebocoran pasti terjadi. Ia mengusulkan, jika pelaksanaan UN tingkat SMP bermasalah, harus ada penundaan serentak, tidak parsial.

"Kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak," imbuhnya.

Marzuki menuntut ada yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Tanggung jawab, kata Marzuki, terletak di pejabat pelaksana. Marzuki pun mendesak Mendikbud mengevaluasi direktur jenderal terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN ini. "Menteri harus mengevaluasi dirjennya. Ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul. Proses tendernya yang diragukan sebenarnya," kata Marzuki lagi.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN pada tahun 2013 mengalami kekacauan di sejumlah tempat terkait pendistribusian soal. Pelaksanaan UN di 11 provinsi yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4/2013) terpaksa ditunda. Namun, penundaan itu kembali terulang lantaran soal yang tak kunjung datang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pelaksaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4/2012) karena soal yang tidak siap. Padahal, ujian akhir itu sudah ditunda dari hari Rabu (17/4/2013) lalu. Pemerintah akhirnya mengambil solusi dengan menggandakan soal dengan menggunakan mesin fotokopi.