”Betul (investigasi) itu melibatkan BIN, Setkab, dan Setneg. Ini, kan, masalah pendidikan. Penting sekali bagi anak-anak kita,” kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Rabu (24/4), saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Brunei.
Menurut Dipo, investigasi yang dilakukannya itu merupakan bagian dari manajemen kabinet. Sejauh ini, pihaknya sudah menerima data dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta data dari Kemdikbud terkait perubahan penganggaran ujian nasional (UN).
Investigasi juga dilakukan karena solusi atas kisruh percetakan soal UN ini kemungkinan juga terkait dengan kurikulum baru yang juga membutuhkan pencetakan buku-buku.
Di sisi lain, Dipo justru mempertanyakan peran pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, yang terkesan tenang-tenang saja dalam menyikapi kisruh UN. Menurut dia, DPR semestinya juga melakukan investigasi atas kisruh UN tersebut.
”Saya agak heran, kok, Komisi X DPR anteng. Biasanya mereka agak galak, suka nanya, buat panitia kerja. Masyarakat banyak yang kecewa akibat keterlambatan UN ini,” katanya.
Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden Yudhoyono menunggu hasil laporan investigasi dari kekacauan UN jenjang SMA dan SMP. ”Yang juga perlu dijelaskan, kenapa terjadi lagi penundaan di beberapa tempat. Mendikbud harus jelaskan kepada Presiden,” katanya.
Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, UN SMA yang tertunda diundur lagi pelaksanaannya. UN yang mestinya berlangsung Kamis (25/4) pagi, baru akan dimulai Kamis siang mulai pukul 13.00. Ini disebabkan, daerah tersebut sedang mengadakan pemilihan kepala daerah. Adapun UN SMP tetap berlangsung pagi hari.
”Penundaan ini sudah disetujui Kemdikbud di Jakarta,” kata Khaeruddin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.