Siapa yang Harus Tanggung Biaya Fotokopi Soal UN?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kurangnya ketersediaan soal ujian nasional (UN) yang masif beberapa waktu lalu membuat banyak pemerintah daerah harus memfotokopi soal tersebut. Biaya yang dihabiskan oleh pemerintah daerah tersebut juga tidak sedikit. Lalu, siapa yang akan menanggung biaya tersebut?

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan bahwa masalah ini pasti akan dibahas dengan pihak Inspektorat Jenderal. Namun, beban ini tentu akan diserahkan kepada PT Ghalia Indonesia Printing.

"Dari PT Ghalia siap menanggung. Tapi, kami tetap menunggu fatwa Irjen agar tidak salah," kata Khairil saat jumpa pers evaluasi UN 2013 di Gedung C Kemdikbud, Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Mengenai laporan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menghabiskan sampai Rp 73 juta untuk fotokopi soal, pihaknya akan segera melakukan audit untuk pertanggungjawaban hal tersebut. Ia mengakui laporan tersebut sudah ada di Inspektorat Jenderal untuk segera dibahas.

"Nanti akan kita pelajari perjanjiannya antar Dikbud dan percetakan. Ini memang harus jelas," ujar Khairil.

"Tanggung jawabnya ada di siapa dan nanti ada audit pertanggungjawabannya. Itjen akan dalami ini," tandasnya.