Kompas.com - 01/05/2013, 12:03 WIB
Penulis Luki Aulia
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan ujian nasional sudah sebaiknya dievaluasi dengan melibatkan ahli-ahli evaluasi. Selanjutnya dirumuskan model evaluasi yang cocok bagi siswa dan sistem pendidikan Indonesia.

”Kalaupun kemudian ujian nasional merupakan model yang terbaik, maka harus ada pertanggungjawaban dari sisi akademik dan yuridis,” kata Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo seusai pertemuan pengurus PGRI dari sejumlah daerah dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Selasa (30/4), di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, kata Sulistiyo, dibahas pula soal laporan dari sejumlah daerah menyangkut dugaan kecurangan dalam UN. Karena itu disepakati, tenaga kependidikan yang mengetahui atau menyaksikan penyimpangan atau kecurangan dalam UN diminta melapor. ”Pelapor pasti dilindungi asalkan informasinya jujur dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sulistiyo menyatakan, dalam pertemuan itu, PGRI juga meminta pemerintah terutama presiden untuk segera mengumumkan hasil audit pelaksanaan UN agar masyarakat tidak berprasangka buruk. Selain itu, pemerintah segera menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan pelaksanaan UN 2013.

Hasil pemindaian

Pemindaian lembar jawaban UN SMA dan sederajat khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta sudah selesai. Dalam dua pekan, dari sekitar 128.000 lembar jawaban yang ada, hanya tersisa lembar jawaban Paket C yang belum dipindai sebanyak 7.000 lembar.

Kepala Pusat Komputer Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Irsal menjelaskan, butuh waktu lebih lama untuk memindai lembar jawaban Paket C karena ukuran kertasnya berbeda. ”Biasanya satu hari bisa selesai delapan kotak lembar jawaban, tapi kalau Paket C hanya bisa selesai dua kotak sehari,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Irsal menambahkan, petugas pemindaian di UNJ berjumlah 30 orang yang dibagi dalam dua shift.

Pembantu Rektor IV Universitas Negeri Jakarta Soeprijanto menjelaskan, inti dari pemindaian adalah perubahan data dari manual ke digital. Tugas perguruan tinggi hanya memastikan keakuratan perubahan data dari manual ke digital. ”Setelah pemindaian, data digital dikirim ke Puspendik. Mereka yang akan melakukan penilaian berdasarkan kunci jawaban,” ujarnya.

Soeprijanto menjelaskan, ada dua jenis pemindai yang digunakan, optic scanner dan image scanner. Optic scanner digunakan untuk memindai lembar jawaban asli dan utuh serta tidak rusak atau cacat. Adapun image scanner untuk memindai lembar jawaban hasil fotokopi dan yang rusak atau cacat sehingga tidak bisa dipindai dengan optic scanner.

Untuk lembar jawaban yang tidak dapat dipindai sama sekali, petugas akan menyalinnya secara manual dari lembar jawaban peserta ke lembar jawaban kosong yang sudah disiapkan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud.

”Hasil fotokopi tetap bisa dipindai dengan sempurna oleh image scanner. Tidak perlu khawatir,” kata Soeprijanto. (LUK)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.