Metode Tematik Integratif Digelisahkan

Jakarta, Kompas - Kurikulum 2013 yang akan menggunakan metode tematik integratif dalam penyampaian mata ajar dinilai membingungkan. Tidak hanya bagi penulis buku teks dan penerbit buku, tetapi juga bagi guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum di ruang kelas.

Itu mengemuka pada diskusi pendidikan ”Quo Vadis Pendidikan Indonesia? Suatu Tinjauan Berdasarkan Rencana Pemerintah Melaksanakan Kurikulum 2013” yang diadakan IKAPI DKI Jakarta, Rabu (1/5), di Jakarta.

Guru peserta diskusi mengeluhkan pengalaman perubahan kurikulum. Perubahan itu tidak diikuti pelatihan pembelajaran serius bagi guru agar mampu mengaplikasikan kurikulum.

”Keberhasilan implementasi kurikulum ada di tangan guru di ruang kelas. Yang terpenting saat ini, bagaimana guru bisa menyampaikan materi dengan cara tematik integratif secara tepat di kelas,” kata pelatih guru Itje Chodidjah.

Yang kini terjadi, kata dia, rata-rata guru tak memikirkan kurikulum. Pada saat tidak paham, biasanya guru akan mundur.

Buku pegangan

Kemarin, diskusi juga menyoroti buku pegangan Kurikulum 2013 untuk guru dan siswa yang disiapkan pemerintah, yang dikhawatirkan tidak efektif. Guru justru khawatir tidak akan kreatif. Padahal, pemerintah berniat memudahkan guru dan siswa dengan membuat buku pegangan atau buku teks.

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Soedijarto mengatakan, penulisan buku sekarang hanya berorientasi buku pegangan dengan menyesuaikan kebutuhan/standar ujian nasional. Akibatnya, buku yang ditulis tidak merangsang kemampuan berpikir imajinatif dan kreatif, hanya hafalan.

”Jangan hanya kejar buku pegangan. Guru dan siswa harus diperkaya bacaan, buku rujukan, dan buku sumber,” kata dia.

Menurut Itje, rata-rata guru tak memegang naskah kurikulum, silabus, atau rencana pembelajaran di kelas. Hanya memegang satu buku pegangan.

”Itu pun guru maunya segera diselesaikan tanpa peduli siswanya paham atau tidak,” ujarnya.

Menurut Soedijarto, sejak tahun 1947, Indonesia sembilan kali ganti kurikulum. Umumnya karena perubahan politik/landasan hukum penyelenggaraan pendidikan nasional.

Secara teoretis, perubahan kurikulum seyogianya dilakukan setelah penilaian, seperti Kurikulum 1975. ”Perubahan berkali-kali tak berdampak perbaikan mutu pendidikan,” ujarnya.

Menurut Itje, penerbit buku seharusnya bisa mencari makna sebenarnya dari tematik integratif. ”Saatnya penerbit profesional,” kata dia. (LUK)