Mahasiswa Kalbar Tuntut Peningkatan Pendidikan di Perbatasan

Kompas.com - 02/05/2013, 15:23 WIB
EditorBenny N Joewono

PONTIANAK, KOMPAS.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) Kalimantan Barat melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana, serta mutu pendidikan di kawasan perbatasan provinsi itu.

"Kami minta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memfokuskan pembangunan pendidikan di kawasan perbatasan Kalbar," kata Koordinator Aliansi Peduli Pendidikan Kalbar, Somadi, saat menyampaikan orasinya di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis (2/5/2013).

Somadi menjelaskan, saat ini kondisi pendidikan di kawasan perbatasan Kalbar sangat memprihatinkan, baik dari segi sarana infrastruktur gedung sekolah maupun sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga pendidik, serta dukungan infrastruktur jalan.

"Oleh karena itu, kami minta pemerintah secepatnya melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan di kawasan perbatasan," ungkapnya.

Ada lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sarawak, Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Unjuk rasa tersebut juga menuntut pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Hal ini karena RUU tersebut telah melegalkan dunia pendidikan untuk dikomersialkan, sehingga tidak sedikit anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi karena tidak punya biaya.

"Karenanya kami tetap menolak RUU Pendidikan Perguruan Tinggi dan meminta pemerintah merevisi UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Somadi, revisi UU Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjawab persoalan pendidikan secara menyeluruh, yakni harus ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.

Guna menjamin terpenuhinya hal-hal tersebut, yang harus dilakukan sejak dini adalah dengan saling mengonsolidasi, dan berjuang bersama melawan kebijakan anti-rakyat, kata Somadi.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa tersebut menuntut pemerintah agar merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen di luar dari gaji guru, menuntut menteri pendidikan mempertanggungjawabkan ujian nasional tingkat SMA dan SMP/sederajat yang dinilai gagal, serta meminta dihentikannya komersialisasi dunia pendidikan di Indonesia.

Setelah selesai melakukan orasinya di Bundaran Digulis Untan, Pontianak, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pendidikan Kalbar melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kalbar yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat semula.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.