Mahasiswa Kalbar Tuntut Peningkatan Pendidikan di Perbatasan

PONTIANAK, KOMPAS.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) Kalimantan Barat melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana, serta mutu pendidikan di kawasan perbatasan provinsi itu.

"Kami minta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memfokuskan pembangunan pendidikan di kawasan perbatasan Kalbar," kata Koordinator Aliansi Peduli Pendidikan Kalbar, Somadi, saat menyampaikan orasinya di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis (2/5/2013).

Somadi menjelaskan, saat ini kondisi pendidikan di kawasan perbatasan Kalbar sangat memprihatinkan, baik dari segi sarana infrastruktur gedung sekolah maupun sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga pendidik, serta dukungan infrastruktur jalan.

"Oleh karena itu, kami minta pemerintah secepatnya melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan di kawasan perbatasan," ungkapnya.

Ada lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sarawak, Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Unjuk rasa tersebut juga menuntut pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Hal ini karena RUU tersebut telah melegalkan dunia pendidikan untuk dikomersialkan, sehingga tidak sedikit anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi karena tidak punya biaya.

"Karenanya kami tetap menolak RUU Pendidikan Perguruan Tinggi dan meminta pemerintah merevisi UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ujarnya.

Menurut Somadi, revisi UU Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjawab persoalan pendidikan secara menyeluruh, yakni harus ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.

Guna menjamin terpenuhinya hal-hal tersebut, yang harus dilakukan sejak dini adalah dengan saling mengonsolidasi, dan berjuang bersama melawan kebijakan anti-rakyat, kata Somadi.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa tersebut menuntut pemerintah agar merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen di luar dari gaji guru, menuntut menteri pendidikan mempertanggungjawabkan ujian nasional tingkat SMA dan SMP/sederajat yang dinilai gagal, serta meminta dihentikannya komersialisasi dunia pendidikan di Indonesia.

Setelah selesai melakukan orasinya di Bundaran Digulis Untan, Pontianak, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pendidikan Kalbar melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kalbar yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat semula.