Kompas.com - 02/05/2013, 18:59 WIB
EditorBenny N Joewono

TULUNGAGUNG, KOMPAS.com - Ribuan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kamis, mengancam akan memboikot pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) SD se-Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai bentok protes atas tertundanya pembayaran tunjang profesi guru (TPG) pada November-Desember 2012.

Ancaman boikot itu disampaikan para guru secara terbuka saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, Kamis. Aksi yang diikuti ribuan guru SD tersebut sempat membuat jalan raya alun-alun yang menjadi pusat unjuk rasa macet.

Namun, massa yang terkonsentrasi di jalanan berhasil diurai oleh petugas yang berjaga dan membuat barikade pengamanan sejak awal hingga akhir. Mereka juga menuntut pencopotan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan setempat, Eko Asistono yang dinilai arogan serta tidak aspiratif.

"Reformasi birokrasi dinas pendidikan harus sampai ke bawah. Orang-orangnya harus diganti, jika tidak kami semua akan mogok (mengajar)," kata Ketua PGRI, Suharno.

Sejak awal demonstrasi, Suharno terlihat terus melontarkan ancaman mogok mengajar serentak bersama para guru. "Jika itu dilakukan, maka secara otomatis akan mengganggu pelaksanaan ujian nasional (UN) SD maupun UAS SD yang akan digelar serempak pada pekan depan," katanya.

Namun, ancaman itu sempat diklarifikasi oleh Suharno pada akhir demonstrasi dengan mengajak guru untuk tetap menjalankan tugas mengajar sebagaimana biasanya. "Demonstrasi guru tetap pada jalur dan jangan sampai melanggar aturan," ujarnya.

Selain Suharno, sejumlah guru yang ikut berorasi maupun sekadar ikut berteriak dan menyuarakan yel-yel tuntutan juga mengancam akan mogok mengajar. Mereka menilai kepala dinas pendidikan sengaja tidak merespons tuntutan guru yang tergabung dalam PGRI terkait pembayaran TPG selama dua bulan di akhir tahun 2012.

Massa yang berunjuk rasa dengan masih mengenakan seragam Korpri tersebut juga menuntut transparasi dinas pendidikan terkait dana Dapodik (data pokok pendidikan) serta pengangkatan kepala sekolah, beberapa waktu lalu.

Namun, saat PGRI meminta dilakukan rapat dengar-pendapat secara terbuka di DPRD Tulungagung, pihak dinas pendidikan tak satupun yang terlihat hadir. "Saya sudah beberapa kali menawarkan dialog, tapi mereka (PGRI) malah tidak mau," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung, Eko Asistono.

Ia mengaku tidak gentar, meski cara penyampaian aspirasi PGRI sudah di luar batas kepatutan. Eko justru mencurigai PGRI memiliki agenda terselubung, atau dimanfaatkan orang/kelompok kepentingan tertentu yang menginginkan posisi sebagai kepala dinas pendidikan.

"Saya tidak akan menyebut siapa atau dari mana, tapi faktanya memang ada yang mengincar jabatan kepala dinas," ungkap Eko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.