Investigasi UN Sudah Selesai

Kompas.com - 03/05/2013, 03:51 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Hasil investigasi pelaksanaan Ujian Nasional 2013 yang karut-marut sudah ada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Rekomendasi bentuk sanksi pun sudah disiapkan, mulai dari teguran, peringatan tertulis, hingga pencopotan jabatan.

Meski demikian, sanksi belum bisa dijatuhkan karena menunggu ”lampu hijau” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini masih berada di Jawa Timur.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengemukakan hal itu seusai upacara Hari Pendidikan Nasional, Kamis (2/5), di Jakarta. ”Masih perlu pendalaman. Saya mau laporkan rinciannya kepada Presiden. Siapa pun yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugas- tugas yang diamanahkan akan diberi sanksi,” kata Nuh.

Investigasi yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kemdikbud itu berlangsung dua pekan dan fokus pada pengadaan barang/jasa, percetakan, serta penyelenggaraan UN.

Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar mengatakan, dalam laporan hasil investigasi itu juga disampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk penataan kembali sistem manajemen, penguatan organisasi, hingga personel yang terlibat.

”Internal Kemdikbud harus segera dibenahi. Kalau tidak, kasus serupa bisa terulang,” kata Haryono Umar, yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Segera umumkan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Haryono Umar berharap Mendikbud dan Presiden dapat segera menindaklanjuti hasil investigasi itu serta mengumumkannya kepada publik. Ia khawatir jika terlalu lama ditunda, tingkat kepercayaan masyarakat akan turun.

”Kami sudah berikan rekomendasi sanksi kepada setiap individu yang terlibat. Ada banyak nama yang terlibat. Tapi terserah pada pak menteri, akan diikuti atau tidak. Sebaiknya sih iya agar ada efek jera,” kata Haryono.

Untuk penyelidikan proses tender, kata Haryono, bukan hanya Itjen Kemdikbud yang menyelidiki, tetapi juga tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena ada dugaan korupsi.

”Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan data yang cukup. Saya belum bisa bilang ada indikasi korupsi karena masih berproses,” kata Haryono.

Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, untuk menuntaskan kontroversi dan mencari titik temu dari segala perbedaan pandangan tentang ujian nasional, pemerintah akan menyelenggarakan konvensi nasional sekitar September. Di konvensi itu, Nuh berharap akan dapat tercapai kesepakatan soal model evaluasi bagi siswa sehingga tidak akan ada lagi pro-kontra yang menghabiskan energi. ”Lewat dialog, pasti bisa dicapai titik temu,” kata Nuh. (LUK)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.