Tak Surut Merajut Perdamaian
A Ponco Anggoro
Berbicara tentang perdamaian bukan perkara gampang saat konflik sosial berlangsung di Maluku. Dendam dan kebencian yang timbul akibat konflik seperti menutup kemungkinan damai. Akibatnya, saat suara untuk berdamai muncul, sambutan yang ada justru hinaan, dicap pengkhianat, bahkan diteror.
Jacky, panggilan Jacklevyn Manuputty, mengalami itu semua. Pendeta di Gereja Maranatha, Ambon, ini justru menjalin komunikasi dengan teman dan tokoh agama Islam, yang saat konflik dianggap musuh.
Pertemuan digelar kontinu. Tak hanya di Ambon, tetapi sering pula di luar Maluku. Strategi pun disusun untuk menyebarluaskan virus perdamaian kepada masyarakat.
Ketika komunikasi dan pertemuan gerakan damai yang dirintis itu diketahui banyak orang, cobaan silih berganti datang. Terlebih saat Jacky sering kampanye di luar negeri ataupun lewat media asing untuk mendorong tekanan dunia internasional kepada Pemerintah Indonesia guna menghentikan konflik di Maluku.
Jacky dihina bahkan dicap pengkhianat karena dianggap sengaja menemui musuh. Rumahnya di kawasan Batu Gantung, Ambon, dibakar perusuh. Ia berulang-ulang diteror dan diancam akan dibunuh.
Ini tak hanya karena upayanya merintis perdamaian, tetapi juga sikapnya yang sering mengkritik kerja aparat keamanan yang tak mampu meredam konflik. ”Hinaan dan teror itu tak hanya kepada saya, tetapi juga kepada keluarga,” kenangnya.
Pertemuan lintas agama warga Maluku juga sering diteror. Pertemuan yang digelar di luar Maluku, seperti di Makassar dan Yogyakarta, dibubarkan paksa oleh mereka yang tak menginginkan perdamaian.
Namun, langkah Jacky tak surut. Istrinya, Louise Maspaitella, tak pernah meminta Jacky mundur. Louise pun tak gentar menghadapi teror dan hinaan itu. ”Istri saya menjadi penyemangat. Dia selalu bilang, ’tak perlu takut kalau upaya yang saya lakukan adalah sesuatu yang benar’,” kata
Posisi itu tak berubah, sekalipun saudara dan teman Jacky terbunuh saat konflik. ”Perdamaian tetap harus diupayakan. Saya harus mengubur perasaan dendam dan benci karena kalau dipelihara, saling bunuh akan terus terjadi,” ujarnya.
Ia berperan aktif saat perjanjian Malino II disusun untuk menghentikan konflik di Maluku. Pada 13 Februari 2002, perjanjian itu ditandatangani dan Jacky menjadi bagian penandatangan kesepakatan damai. Malino II menjadi awal meredam konflik agama di Maluku.
Ketika konflik usai pada 2004, ia tak lantas berhenti. Dia sadar masih banyak yang harus dilakukan untuk merawat perdamaian yang tercipta.
Sebagai bagian dari pengurus sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), pada 2006 Jacky memperkenalkan live in sebagai bagian dari program penguatan kapasitas pendeta GPM. Dia mewajibkan pendeta tinggal beberapa hari di rumah warga yang beragama Islam.
”Tidak untuk mengajarkan Kristen, tetapi agar para pendeta yang nantinya menjadi tokoh agama mengenal agama lain. Dengan begitu, toleransi dan rasa percaya antaragama yang hancur karena konflik bisa kembali dibangun,” ujarnya.
Beberapa di antara pendeta itu dengan berbagai alasan memilih tak ikut program. Namun, bagi mereka yang mengikuti program itu justru yang dialami tak seperti yang dibayangkan.
”Warga menerima para pendeta dengan hangat, bahkan saat program berakhir, ada yang minta diperpanjang. Namun, yang terpenting, komunikasi antaragama bisa terjalin,” katanya.
Program live in berkembang, bahkan diadopsi sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Tak semata pendeta, tetapi juga kaum muda dan guru. Tujuannya sama, memupuk toleransi dan kepercayaan.
Upaya merawat perdamaian lain yang diinisiasi Jacky muncul setelah bentrokan antarwarga di Ambon, 11 September 2011. Bentuknya gerakan provokator damai. Dibantu lebih dari 60 anak muda, mereka melawan informasi sesat dan menghasut yang beredar setelah bentrokan.
Perlawanan dengan menyajikan informasi yang akurat. Mereka tak ingin konflik 1999, yang salah satunya terjadi karena masyarakat terhasut informasi yang salah, terulang.
”Anak muda ini ada yang Islam dan ada juga yang Kristen. Setiap ada informasi, mereka langsung mengecek ke lokasi, yang Islam mengecek di wilayah Islam, begitu pula sebaliknya. Mereka bekerja 24 jam, jadi ada pembagian waktu kerja, juga tugas.”
Mereka menyebarkan informasi lewat pesan singkat dan media sosial, seperti Twitter dan Facebook. Mereka sekaligus ”melawan” komentar berbau hasutan yang beredar di media sosial pasca-bentrokan.
Mereka juga berkumpul di ruang publik yang pasca-bentrokan sepi dan mencekam. Mereka berkeliling ke desa-desa di Ambon dan mengajak warga minum kopi bersama. Mereka menunjukkan, bentrokan yang terjadi tak seperti konflik 1999.
Sehari setelah bentrokan, Ambon kembali kondusif. Namun, gerakan provokator damai tak berhenti. Jacky mendorong mereka membentuk komunitas sesuai minat masing-masing. Terbentuklah, antara lain, komunitas blogger, fotografi, dan musik. ”Komunitas didorong membuat kegiatan di ruang publik.”
Merekalah yang menghidupkan ruang publik di Ambon, yang selama ini sepi aktivitas. Berbagai acara dibuat, masyarakat pun berkumpul dan terhibur, mengesampingkan latar belakang suku, agama ataupun ras.
”Konflik 1999 membuat Ambon tersegregasi, ada permukiman Islam dan permukiman Kristen. Dengan kondisi ini, kesalahpahaman bisa terjadi dan berpotensi mengarah ke bentrokan. Karena itu, ruang publik perlu dihidupkan, agar terjalin komunikasi antarkomunitas,” katanya.
Atas kegigihan Jacky mengupayakan dan merawat perdamaian, ia menerima penghargaan Tanenbaum dari Tanenbaum Center for Interreligious Understanding di Amerika Serikat, tahun 2012. Tanenbaum Award rutin diberikan setiap tahun kepada dua tokoh agama di dunia yang aktif mendorong perdamaian. Tahun 2007 ia meraih penghargaan Maarif Award karena dinilai berdedikasi untuk perubahan sosial masyarakat, menuju terciptanya perdamaian.
Meski begitu, ia mengaku hatinya masih gundah. ”Kedamaian sekarang ini masih kedamaian seolah-olah. Artinya, sewaktu-waktu bentrokan yang menjurus seperti konflik 1999 bisa terjadi,” ujarnya.
Ketiadaan proses penyembuhan trauma bagi mereka yang terlibat konflik 1999, salah satu penyebabnya. Trauma memudahkan emosi mereka tersulut, saat ada masalah. Ditambah segregasi wilayah berdasar agama sebagai dampak konflik, bisa memicu kesalahpahaman. Apalagi, ruang publik untuk menjalin komunikasi antarkomunitas kian terbatas.
Pemerintah, yang seharusnya berperan, dinilainya amnesia sehingga tak ada upaya menjaga perdamaian. Masyarakat cenderung diajak melupakan konflik 1999. Padahal, itu adalah pelajaran berharga agar konflik tak terulang.
Selain itu, bentrokan antardesa masih terjadi. ”Pendekatan keamanan selalu dikedepankan untuk mengatasi bentrokan. Sementara akar masalah bentrokan tak pernah diselesaikan,” katanya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
