Investigasi Karut-marut UN Lanjut

SEMARANG, KOMPAS - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Sabtu (4/5), menegaskan, pihaknya masih menginvestigasi internal soal keterlambatan distribusi soal ujian nasional SMA di 11 provinsi. Hasil investigasi awal sudah di tangannya, tetapi belum bisa diumumkan.

”Tunggu saja hasilnya,” ujar Nuh seusai sosialisasi Kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah sewilayah eks Karesidenan Semarang di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah.

Investigasi internal tersebut oleh sejumlah pihak dinilai tidak cukup. Masih diperlukan investigasi lain secara independen.

Di Solo, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, UN 2013 jelas amburadul. Oleh karena itu, perlu dicari siapa yang bersalah dan bertanggung jawab.

”Harus ada investigasi oleh tim investigasi independen, bukan tim investigasi internal Kementerian Pendidikan Nasional. Harus ada sanksi karena menyangkut nasib orang lain,” ujar Din.

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto mengungkapkan, panitia kerja evaluasi UN yang telah dibentuk akan segera membahas persoalan karut-marut UN untuk menentukan langkah yang harus ditempuh selanjutnya.

”Yang terpenting, kita tak bisa menghakimi dari satu sisi. Kita harus tetap laksanakan apa yang harus dilaksanakan,” tutur Agus.

Ujian nasional SD

Terkait kesiapan UN SD, Nuh mengatakan bahwa sudah jauh lebih baik daripada kesiapan UN SMA.

Sejak keterlambatan distribusi soal UN SMA di 11 provinsi yang disebabkan percetakan PT Ghalia Indonesia, Kemdikbud mengambil alih proses percetakan soal ke berbagai percetakan lain. Percetakan langsung dilakukan di provinsi masing-masing, termasuk untuk UN SD.

”Info dari sejumlah daerah, naskah sudah siap. Saya berharap tidak ada persoalan. SMP sudah selesai dan SMA sekarang tinggal proses koreksi,” kata Nuh.

Nuh juga mengungkapkan, pelaksanaan UN tahun 2013 ini akan dievaluasi untuk kebaikan pelaksanaan UN pada tahun-tahun mendatang. Pelaksanaan UN tahun 2013 ini pun, kata dia, didasarkan pada hasil evaluasi UN pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, Din menilai, pelaksanaan UN harus dievaluasi menyeluruh. UN yang digelar serentak, seragam, dan terpusat ada banyak kelemahan.

Ujian sebagai evaluasi mengukur tingkat pemahaman siswa dan keberhasilan proses pendidikan, kata dia, tetap diperlukan. Namun, ujian itu tak perlu diadakan dengan sistem nasional. ”Jadi, bukan UN dibubarkan dan tak boleh ada evaluasi. Berikan, misalnya, otoritas kepada provinsi,” katanya.

Di Semarang, Nuh menegaskan, berbagai pihak agar tidak memolitisasi pembahasan Kurikulum 2013. Nuh menilai, Kurikulum 2013 tetap harus terlaksana agar lulusan sekolah di Indonesia memiliki kompetensi setara dengan negara lain.

”Jika tak setuju, kaji secara akademik. Ini demi kebaikan,” ujarnya. (RWN/UTI/EKI)