Organisasi Guru Desak Uji Coba Kurikulum 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah yang tetap bersikeras menerapkan Kurikulum 2013 tanpa proses uji coba diprotes keras sejumlah organisasi guru. Sebab, pemaksaan implementasi Kurikulum 2013 yang tanpa memperhatikan realitas di lapangan soal kesiapan guru dan infrastruktur dinilai hanya akan mengorbankan siswa, guru, dan masyarakat. 

"Aneh, kalau Mendikbud tetap tidak mau menguji coba Kurikulum 2013. Keampuhan kurikulum ini kan mesti dilihat dan dievaluasi setelah diterapkan di sejumlah sekolah dan daerah, dari yang sekolah maju, sekolah biasa-biasa, maupun yang di daerah perkotaan hingga di daerah terpencil," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) Retno Listyarti di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Mohammd Ihsan, Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia (IGI), mengatakan, pengumuman Mendikbud soal pengurangan jumlah sekolah yang menerapkan Kurikukulum 2013 hingga beberapa kali menunjukkan ketidaksiapan pemerintah. "Perubahan kurikulum memang hal biasa. Para guru pun menyadari dan bisa menerima. Tetapi, mengapa tidak lebih baik diuji coba dulu, sambil dievaluasi. Apalagi sekolah yang menerapkan terus dikurangi. Ya, lebih baik disebut saja sebagai uji coba, bukan langsung ditetapkan di sekolah-sekolah unggulan saja," kata Ihsan.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo. Menurut Sulistiyo, Kurikulum 2013 mestinya diuji coba dengan pemilihan sampling yang baik supaya Kurikulum 2013 siap dilaksanakan.  

"Bukan asal main langsung diterapkan. Lalu, kalau nanti gagal, guru yang disalahkan. Kebijakan yang seperti ini tidak membuat sistem pendidikan semakin baik, malah siswa dan guru yang dirugikan," kata Sulistyo.

Pada Senin kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kembali mengumumkan pengurangan jumlah sekolah yang menerapkan Kurikukulum 2013. Nuh menjelaskan, penetapan jumlah sekolah pelaksana Kurikulum 2013 tidak hanya terkait pertimbangan akademik. Ada pertimbangan eksternal yang diikutkan, yaitu masalah kesiapan.

Salah satu kriteria sekolah yang diprioritaskan untuk menjalankan kurikulum ini adalah sekolah eks-RSBI dan sekolah dengan akreditasi A. Di jenjang SD, Kurikulum 2013 akan dijalankan di 2.598 sekolah untuk kelas I dan IV. Di SMP akan dilaksanakan di 1.521 sekolah untuk kelas VII. Adapun jenjang SMA di 1.270 sekolah, serta SMK di 1.021 sekolah yang dimulai di kelas X.

Total keseluruhan pelaksana kurikulum 2013 adalah 6.410 sekolah, 56.113 guru, dan 1.535.065 siswa.

Nuh mengatakan, pemilihan sekolah juga mempertimbangkan jarak lokasi dari bandar udara terdekat untuk menjamin kelancaran distribusi logistik Kurikulum 2013. Basis pemilihan sekolah pun tidak lagi berdasarkan kabupaten/kota, melainkan berbasis provinsi.