Kabalitbang: Saya Tak Merasa sebagai Tumbal

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Senin (13/5), akhirnya mengumumkan hasil investigasi internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal karut-marut penyelenggaraan Ujian Nasional 2013 tingkat SMA sederajat. UN di sekolah-sekolah di 11 provinsi mundur tiga hari, pertama dalam sejarah UN SMA.

Namun, hasil investigasi yang diumumkan baru terkait pelaksanaan UN. Masalah pengadaan dan pencetakan naskah UN belum siap dibeberkan.

Rekomendasi tim investigasi internal, antara lain, pemberhentian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar Notodipuro. Posisi Balitbang sangat strategis dalam pelaksanaan UN, termasuk sebagai kuasa pengguna anggaran pengadaan naskah UN.

Kepada wartawan, Nuh dan Khairil mengatakan, sebelum rekomendasi tersebut diserahkan, Khairil sudah mengajukan surat pengunduran diri. Alasannya, bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan UN yang kacau.

Jumat pekan lalu, tiga hari sebelum pengumuman resmi hasil investigasi, Khairil yang dihubungi Kompas—dimintai kepastian kabar dia benar-benar mengundurkan diri—membenarkan. ”Amin.... Terima kasih doanya,” katanya menjawab sapaan kabar baik.

Ia sempat menyatakan hendak bertemu langsung untuk sekadar berbagi beban. Namun, hingga pengumuman resmi Senin lalu, kesempatan tersebut belum juga terwujud.

Di tempat terpisah, Senin lalu, Itjen Kemdikbud Haryono Umar, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan, mengatakan, pihaknya masih memeriksa terkait pengadaan, termasuk proses tender dan indikasi korupsi pada proses UN.

Berikut cuplikan wawancara dengan Khairil Anwar Notodipuro dalam tiga kali kesempatan terkait pengunduran dirinya dan karut-marut UN SMA sederajat.

Apa alasan pengunduran diri Bapak?

Itu pertanggungjawaban kepada publik. Saat keterlambatan bahan UN, sudah tebersit untuk mundur. Jadi, saya tak merasa sebagai tumbal.

Kapan persisnya?

Surat permohonan saya serahkan kepada Menteri pada 3 Mei lalu.

(Tim investigasi internal menyebut hasil investigasi telah mereka serahkan kepada Mendikbud pada akhir April lalu.)

Catatan: Kemdikbud beberapa kali menunda rencana pengumuman resmi hasil investigasi internal, antara lain, karena menunggu hasilnya dilaporkan Mendikbud kepada Presiden. Oleh beberapa kalangan, itu tak jauh dari persoalan politik.

Tanggal 22 April 2013, seminggu setelah UN SMA sederajat digelar, Khairil meminta maaf atas tertundanya UN. Ia pun menjelaskan kronologinya.

Kenapa PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) yang dipilih, padahal berkasus dengan Komisi Pemilihan Umum tahun 2009?

Proses lelang mengikuti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Di dalamnya disebutkan pihak-pihak yang di-blacklist. Tetapi, blacklist ini masa berlakunya hanya 2 tahun. Kalau mereka dilarang ikut tender, berarti kami sewenang-wenang.

Namun, PT GIP justru memberi harga yang tinggi?

Ada dua kemungkinan. Mungkin yang dilihat adalah pada saat posisi awal. Kalau posisi awal bisa saja ada percetakan yang menawar lebih murah dari PT GIP, tetapi tidak bisa tembus karena percetakan itu gugur di seleksi berikutnya.

Kemungkinan kedua, setiap percetakan bisa mendapat lebih dari satu paket jika mampu. Namun, dari hasil visitasi, tim lelang menyimpulkan tak satu pun percetakan yang dapat mengerjakan lebih dari satu paket.

Siapa panitia lelang?

Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kemdikbud. Anggotanya campuran Balitbang dan Biro Hukum. Panitia lelang didampingi Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang tak boleh intervensi.

Kesalahan PT Ghalia?

Lemah manajemen yang berujung masalah teknis. Tidak ketahuan saat dikunjungi tim visitasi karena belum bekerja.

Siapa anggota tim visitasi?

Bukan dari Balitbang, tapi para ahli percetakan outsourcing. Yang visitasi ada dua, internal dan eksternal. Yang internal yang lebih pegang peranan penting.

Anggaran UN berubah dari Rp 544 miliar menjadi Rp 644 miliar?

Awalnya Kemdikbud menetapkan Rp 644 miliar. Proses selanjutnya, anggaran diturunkan menjadi Rp 544 miliar karena ada Rp 100 miliar anggaran untuk UN SD yang ditanggung APBD. Saat rapat dengan DPR, anggaran Rp 100 miliar itu diajukan lagi ke DPR supaya APBD tak terbebani. Kami juga khawatir UN tak teranggarkan di APBD.

Terkait tipisnya lembar jawaban UN?

Itu sesuai uji coba Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud saat pemindaian. Tahun lalu, standar HVS 100 gram. Lalu diturunkan menjadi 80 gram karena LJUN disatukan dengan naskah soal. (LUK/ELN)