Usaha Kreatif Masih Berjalan Sendiri

Bandung, Kompas - Pengembangan ekonomi berbasis usaha kreatif masih dipaksa berjalan sendiri tanpa campur tangan signifikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perizinan yang rumit, infrastruktur jalan yang buruk, dan dugaan korupsi menjadi beban berat yang harus diselesaikan.

”Ibaratnya hanya berputar dalam lingkaran tertutup yang berjalan tanpa pilot. Akibatnya, pengembangan usaha sulit sekali mencapai hasil yang ideal,” kata Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Ina Primiana dalam diskusi bertema ”Potensi Industri Kreatif di Jawa Barat” di Grha Kompas Gramedia, Bandung, Sabtu (18/5).

Ina mengatakan, prospek pengembangan ekonomi kreatif di Jabar sebenarnya sangat menjanjikan. Jumlah unit produksi, inovasi, dan sumber daya alam di Jabar termasuk unggul di Indonesia. Namun, diterpa banyak kendala tanpa henti, banyak pelaku usaha mulai putus asa.

Ia mencontohkan akibat dari rumitnya perizinan usaha. Saat ini, banyak pelaku usaha alih profesi menjadi pedagang barang impor. Profesi baru dianggap tidak merepotkan dan bisa mendapatkan penghasilan dengan cepat. Di tingkat pusat, setiap kementerian memiliki program terkait industri kreatif sehingga kerap tumpang tindih.

Contoh lain adalah pelaku usaha di sejumlah daerah kesulitan saat memasarkan barang produksi. Pengiriman sering kali telat dan batal akibat pelaku usaha tidak bisa memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan dan gagal menjaga mutu kualitas begitu pesanan dalam kuantitas banyak dikerjakan.

Berdasarkan peringkat daya saing UMKM internasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-50, jauh di bawah Malaysia dan Singapura dengan 16 jenis masalah yang membelit. Masalah paling pelik adalah sumber daya manusia diikuti kebijakan pemerintah. Jawa Barat berperan besar menyumbang permasalahan itu dilihat dari tingginya jumlah penduduk dan banyaknya unit usaha.

”Masalah paling parah adalah rendahnya kualitas pendidikan. Dari total 47 juta warga Jawa Barat, baru 31 juta orang yang bekerja. Dari jumlah itu, sekitar 49,45 persen di antaranya adalah lulusan sekolah dasar,” katanya.

Ketua Bandung Creative City Forum Tubagus Fiki Chikara Satari mengharapkan masyarakat tidak terlalu menggantungkan harapan kepada pemerintah. Ada banyak pekerjaan dan usaha kreatif yang bisa dijalankan mandiri tanpa campur tangan birokrat. Ia mencontohkan kesukseskan usaha distribution outlet (distro), kelompok musik, dan pendirian kampung kreatif di Bandung yang maju dan melanglang buana ke sejumlah negara tanpa bantuan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sejak 2006 perputaran uang industri kreatif di Bandung tercatat Rp 25 miliar per bulan atau Rp 300 miliar per tahun. Jumlah tersebut di antaranya berasal dari unit usaha clothing dan distro yang menyerap setidaknya 400.000-500.000 orang.

”Problem yang muncul kemudian adalah masalah nasionalisme. Apakah tetap memilih menggunakan barang impor atau memakai produk kreatif dalam negeri yang jelas menghidupi ribuan orang,” ujar Fiki.

Wakil gubernur terpilih Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar berjanji membahas kendala tersebut. Ia mengakui, masalah perizinan dan jalan rusak turut menurunkan semangat masyarakat Jawa Barat untuk tetap produktif menghasilkan banyak karya kreatif. Padahal, dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Jawa Barat semestinya berpeluang menjadi provinsi termaju di Indonesia.

”Kami butuh bantuan dan saran semua pihak untuk mewujudkan hal ini. Hal itu sejalan dengan janji Pemprov Jabar yang akan menyediakan 100.000 pengusaha mandiri dan menyediakan dua juta lapangan tenaga kerja baru,” katanya. (CHE/ELD)