Disdik Klaten Bantah Ada Pungli Rp 400.000

KLATEN, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten membantah tuduhan pungutan liar terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Sertifikasi di kalangan guru di Klaten. Hal ini dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Klaten Pantoro kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (21/5/2013).

"Dari dinas sendiri tidak ada istilah tarikan dana sebesar Rp 400.000 tersebut, bahkan saya tidak mengetahuinya," kata Pantoro.

Lebih jauh lagi, Pantoro mengimbau kepada setiap kepala sekolah untuk menolak, dan mempertanyakan tarikan dana terkait sertifikasi. "Setiap kepala sekolah seharusnya jangan mau memberi dana, harus menanyakan kejelasan dana tersebut untuk apa," katanya.

Pantoro juga menampik tidak ada istilah SK hangus diakhir Mei ini. "Tidak ada istilah hangus, namun untuk masalah teknis silahkan hubungi PMPTK  (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) langsung," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya dugaan adanya praktik pungutan liar menjelang terbitnya Surat Keputusan Sertifikasi untuk pencairan dana sertifikasi di kalangan guru di Klaten.

Kesaksian muncul dari salah satu guru di SMP di Klaten yang meminta namanya dirahasiakan. Dia mengaku harus membayar Rp 400.000 kepada PMPTK agar Surat Keputusan Sertifikasi bisa diterbitkan. "Saat itu semua guru yang belum keluar SK sertifikasinya dikumpulkan di sekolah masing masing dan mendapat informasi bahwa SK yang belum keluar akan hangus pada akhir Mei, namun bisa tidak hangus apabila diuruskan PMPTK dengan menyetor Rp 400.000," kata guru T (51).

"Saat itu saya mengatakan tidak membawa uang sebesar itu, namun justru pihak sekolah memaksa dengan cara memakai uang sekolah terlebih dahulu dan nanti potong gaji," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

"Saya sempat membaca di internet, sebetulnya Menteri Pendidikan M.Nuh pernah menjelaskan bahwa SK tidak akan pernah hangus, hanya tertunda karena data yang belum komplit," katanya lagi.

T sudah mengabdi menjadi guru selama 27 tahun. Ibu guru tersebut menceritakan pada akhir 2012, setiap guru harus menyerahkan Data Pokok Pendidik untuk mengurus Surat Keputusan Sertifikasi secara online, dan setelah data komplit akan keluar SK untuk mendapatkan dana sertifikasi sebesar kurang lebih Rp 13-14 juta per semester.

"Bisa dibayangkan Rp 400.000 dikalikan sekitar 2.000 guru yang belum dapat SK. Saya meyayangkan kenapa di daerah dipersulit, wong dipusat saja di permudah," kata T lagi.

Hal serupa juga dialami ibu guru R (38), yang sudah bekerja menjadi guru selama 14 tahun. "Kemarin, Senin (2/5/2013), ada berdelapan dikumpulkan ke ruang kepala sekolah, dan diberitahukan tentang permintaan dari dinas untuk SK yang belum turun. "Ada biaya Rp 400.000 agar tidak hangus diakhir Mei ini," katanya.