Soal Kurikulum 2013, Pemerintah Takut Kehilangan Muka

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemaksaan implementasi Kurikulum 2013 oleh pemerintah di tengah alotnya persetujuan dari DPR, dinilai lebih karena pemerintah takut kehilangan muka. Padahal, waktu dua bulan sebelum implementasi masih banyak yang belum beres, termasuk soal persetujuan anggaran kurikulum dari DPR dan Kementerian Keuangan.

Fahriza Tanjung, Wakil Sekretrais Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), mengatakan, pelaksanaan sekolah yang bisa menerapkan kurikulum saja berubah-ubah. "Soal anggaran pun, dari awal bermasalah. Anggaran terus berubah, apa mungkin pemerintah tetap mengotot menerapkan Kurikulum 2013 pada Juli 2013 ini," kata Fahriza, Selasa (21/5/2013) di Jakarta.

Menurut Fahriza, "kengototan" Mendikbud Mohammad Nuh menerapkan Kurikulum 2013 justru menunjukkan pemerintah lebih mementingkan proyek, takut kehilangan muka, daripada kepentingan nasional. Kurikulum 2013 umpamanya, dipaksakan akan diterapkan pada 15 Juli 2013, padahal rancangan Kurikulum 2013 belum dituliskan ke dalam format baik dokumen negara maupun naskah budaya layaknya sebuah dokumen negara, sebagai perangkat rujukan hukum negara. Dokumen Kurikulum 2013 tidak dapat diakses publik melalui situs web Kemdikbud, bahkan para anggota Panja Kurikulum DPR pun sulit mendapatkannya.

Presidium FSGI Guntur Ismail mengatakan, para pendidik pun kebingungan karena gagasan inti dalam rancangan Kurikulum 2013 belum tersampaikan dengan lugas, bahkan dalam beberapa hal justru menunjukkan keraguan. Sejumlah istilah yang tidak dikenal secara luas telah digunakan dalam rancangan Kurikulum 2013 sehingga menyebabkan kurikulum ini tidak mudah dipahami pada tataran implementasi, utamanya apabila diterapkan oleh para pendidik di lapangan.

"Sosialisasi Kurikulum 2013 hanya berisi jargon-jargon yang disampaikan melalui powerpoint, tidak bicara pada tataran yang lebih teknis yang dibutuhkan para guru. Bahkan banyak guru Jakarta saja belum tahu tentang Kurikulum 2013 karena minimnya sosialisasi, apalagi wilayah di luar Jawa," tutur Guntur.

Mendikbud yang menyatakan penerapan Kurikulum 2013 ini bukan uji coba juga dipertanyakan. "Bagaimana mungkin tidak dibilang uji coba, sementara telah terjadi pengurangan yang begitu drastis, dari semula 132.000 sekolah menjadi hanya 6.400-an; dari semula 20 juta siswa menjadi hanya 1.600 siswa. Masa para profesor di Kemdikbud masih menganggap ini bukan sampel? Kenapa harus malu dengan uji coba sehingga mengotot dengan penerapan," papar Guntur.

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, rancangan Kurikulum 2013 belum layak untuk dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. Diperlukan kematangan konsep dan rancangan, serta kesiapan guru yang akan berperan sebagai ujung tombak implementasi dari Kurikulum 2013.

"Guru dan rendahnya mutu guru di Indonesia yang tidak siap mengimplementasikan Kurikulum 2013. Karena di lapangan kami mendapatkan fakta bahwa guru belum mengerti dan memahami Kurikulum 2013, sedangkan waktu untuk rencana implementasi sangat pendek. Kami memandang waktu dua bulan tidak realistis untuk melaksanakan kurikulum baru," kata Fahriza Tanjung, Wakil Sekjen FSGI.

Penundaan pemberlakukan Kurikulum 2013, kata Retno, menjadi keniscayaan jika hal-hal di atas belum bisa dilaksanakan. "Menunda guna melakukan dengan segera persiapan yang lebih baik adalah jauh lebih berarti ketimbang kehilangan kesempatan merebut peluang emas sebagai akibat menerapkan langkah-langkah pendidikan yang belum dipersiapkan dengan amat baik," tegas Retno.