Komisi X DPR Bertemu Mendikbud Bahas Anggaran dan Kurikulum

JAKARTA, KOMPAS.com— Pantia Kerja Kurikulum 2013 Komisi X DPR diminta untuk memperjuangkan kurikulum baru yang segera diterapkan pada Juli nanti sebagai uji coba atau pilot studi.

Oleh karena itu, penerapan Kurikulum 2013 seharusnya tidak hanya sekolah-sekolah dengan akreditasi A.

Desakan tersebut dikemukan secara terpisah oleh Education Forum, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia (FGSI), dan Koalisi Pendidikan, di Jakarta, Senin (27/5/2013).

Rencanaya, Senin malam ini Komisi X akan bertemu dengan Mendikbud Mohammad Nuh untuk membahas anggaran dan Kurikulum 2013.

Elin Driana, salah seorang koordinator Education Forum, mengatakan, Kurikulum 2013 seharusnya dilaksanakan sebagai pilot study terlebih dahulu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya menjangkau sekolah dengan berbagai tingkatan dan tersebar di berbagai pulau supaya perubahan kurikulum ini teruji meningkatkan mutu pendidikan. 

"Namun, harus dipastikan, sebagai pilot study tidak hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah eks-RSBI atau berakreditasi A. Jika hanya untuk sekolah-sekolah bagus, bagaimana kita bisa menilai masalah-masalah dalam implementasinya?" kata Elin. 

Menurut Elin, sekolah-sekolah eks-RSBI memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah non-RSBI, apalagi yang di pedalaman.

"Bila Kemendikbud yakin Kurikulum 2013 bisa diterapkan di seluruh Indonesia, tentunya tidak perlu takut untuk melaksanakan pilot study di sekolah-sekolah yang belum mencapai standar pelayanan minimum sekalipun," para Elin. 

Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan mengatakan tujuan baik yang ingin dicapai dalam perubahan kurikulum hanya bisa dicapai apabila perubahan kurikulum direncanakan dengan matang, melibatkan stakeholders utama dalam pendidikan terutama guru, dan membuka diri terhadap masukan seluas-luasnya dari masyarakat, bukan dibuat dan dipaksakan dengan pendekatan kekuasaan.

Karena itu, Koalisi Pendidikan meminta DPR bersikap tegas untuk menolak anggaran Kurikulum 2013.

Para wakil rakyat harusnya memikirkan juga manfaat dari Kurikulum 2013, bukan hanya menyoroti besarnya anggaran kurikulum dan akan menyetujuinya jika anggaran Kurikulum 2013 telah turun.

Permasalahan Kurikulum 2013 tidak hanya terletak pada anggarannya yang naik turun, tetapi juga substansi dan proses pembuatannya yang amburadul, kata Jimmy.

Guntur Islmail dari FGSI mengatakan, meskipun pada Juli Kurikulum 2013 rencananya sudah diterapkan, sampai saat ini Kemendikbud belum dapat menyelesaikan berbagai dokumen penunjang kurikukulum.

Dokumen lengkap atau acuan penyusunan Kurikulum 2013 belum dapat diserahkan oleh Kemendikbud kepada DPR, apalagi dipublikasi ke masyarakat secara luas.

Selain itu, lanjut Gubtur, sampai saat ini buku pegangan guru maupun buku ajar untuk siswa juga belum rampung.

"Bagaimana bisa melakukan pelatihan guru jika bukunya belum selesai? Ditambah lagi waktu pelatihan yang hanya 2 hari. Sudah dapat diketahui bagaimana hasil dari pelatihan tesebut. Tidak akan mampu menghasilkan guru yang kompeten untuk menerapkan kurikulum baru. Lalu siapa yang akan mengajar master teacher tersebut? Ahli pendidikan kah? Atau tim penyusun Kurikulum 2013?" kata Guntur.

Sekolah yang akan menerapkan Kurikulum 2013 juga tidak bisa hanya sekolah-sekolah dengan akreditasi A. Kemendikbud harusnya menjangkau sekolah dengan berbagai tingkatan dan tersebar diberbagai pulau.

Wijaya Kusumah dari IGI mengatakan, para guru di sekolah eks-RSBI kondisinya jauh lebih bagus dari guru di sekolah reguler. Justru dalam penerapan Kurikulum 2013 ini harus dipastikan guru-guru di sekolah reguler juga memiliki kapasitas untuk menerapkan kurikulum baru. 

"Kalau implementasi, masa hanya di sekolah-sekolah bagus, seperti eks-RSBI? Seharusnya Kurikulum 2013 ini diuji coba saja dulu di beragam level sekolah dan daerah," kata Wijaya.