Pemerintah Janji Selektif Pilih Percetakan Buku Kurikulum 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak mengkhawatirkan kembali terulangnya masalah pencetakan naskah Ujian Nasional (UN) dalam pengadaan buku untuk Kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri menjamin bahwa percetakan bermasalah tidak diperbolehkan ikut lelang kali ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa percetakan yang bermasalah pada UN lalu tidak lagi diperbolehkan ikut dalam tender lelang kali ini. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa lelang hanya diperuntukkan bagi perusahaan dengan rekam jejak baik.

"Tentu saja tidak boleh lagi ikut dalam lelang kali ini. Kami akan lebih selektif lagi dalam menentukan percetakan mana," kata Nuh di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Ia juga menjelaskan bahwa kali ini ada 20 paket buku yang akan siap dilelang. Durasi yang diberikan pada percetakan juga tampaknya akan berkisar selama sebulan karena pada tanggal 15 Juli buku sudah harus bisa digunakan oleh sekolah untuk implementasi kurikulum baru.

"14 Juli pasti sudah sampai di daerah dan sekolah. Jadi saat ajaran baru langsung bisa digunakan," jelas Nuh.

Ia juga mengungkapkan bahwa pencetakan buku ini tidak serumit mencetak naskah UN yang sifatnya rahasia. Tidak hanya itu, pencetakan juga bisa langsung banyak karena tidak ada perbedaan kode seperti pada naskah UN yang sampai 20 variasi kode soal.

"Ini lebih terbuka dan sudah ngecek ke Polimedia dalam sejam itu bisa mencetak 25.000 eksemplar buku. Dalam 10 jam saja sudah jadi 250.000 buku," ungkapnya.

Seperti diketahui, jumlah buku yang dicetak kali ini menurun dari asumsi sebelumnya karena jumlah sekolah yang menjadi sasaran kurikulum baru juga menurun. Dengan anggaran sebesar Rp 172 miliar, Kemdikbud akan mencetak sebanyak 9.767.280 eksemplar.