LSN: Publik Tak Setuju Kenaikan BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN), sebanyak 86,1 persen responden menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sementara itu, hanya 12,4 persen yang mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah itu, dan sisanya sebayak 1,5 responden menyatakan tidak tahu.

"Menurut temuan LSN, mayoritas mutlak dari masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah menolak kenaikan harga BBM. Mereka khawatir kenaikan itu mempersulit ekonomi rumah tangga mereka," ujar Peneliti LSN Gema Nusantara di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Adapun yang menyetujui kenaikan BBM berasal dari responden berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Mereka memahami argumentasi pemerintah untuk menaikan harga BBM, namun tidak yakin akan berhasil membantu perekonomian nasional. Gema menjelaskan, ada tiga alasan utama mengapa publik menolak kenaikan harga BBM yang rencananya mulai naik pada bulan Juni ini.

Pertama, kenaikan BBM dinilai semakin memberatkan ekonomi masyarakat sebab harga kebutuhan pokok otomatis akan naik. Kedua, masyarakat menilai kenaikan harga BBM tidak akan menolong kesehatan fiskal seperti yang direncanakan pemerintah. "Bebeberapa kali kenaikan harga BBM di masa lalu terbukti tidak efektif menyelamatkan APBN," katanya.

Kemudian, alasan ketiga, publik menilai adanya motif politik praktis. Kebijakan kenaikan harga BBM dinilai hanya menjadi pintu masuk peluncuran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sarat dengan muatan politik praktis menjelang Pemilu 2014 dan upaya mendongkrak elektabilitas partai pemerintah.

Di sisi lain, sebanyak 51,7 persen responden setuju dengan pemberian BLSM, dan 47,2 persen tidak setuju. Masyarakat menilai, nominal BLSM yang diberikan oleh pemerintah tidak signifikan untuk membantu rakyat kecil.