Kompas.com - 24/09/2013, 17:21 WIB
Aktivis Koalisi Reformasi Pendidikan menggelar acara KOMPAS.com/Ariane MeidaAktivis Koalisi Reformasi Pendidikan menggelar acara "Evaluasi Satu dasawarsa Ujian Nasional", Selasa (24/9/2013), di Gedung Joeang, Jakarta. Menurut aktivis KRP, Konvensi rakyat ini deselenggarakan sebagai konvensi tandingan atas Konvensi Ujian Nasional (UN) yang akan diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 26 September mendatang.
Penulis Ariane Meida
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelesaian masalah penyelenggaraan ujian nasional sebagai penentu kelulusan peserta didik dinilai tak membutuhkan pembahasan panjang nan berbelit-belit. Menurut politisi PDI Perjuangan, Dedi Gumelar, yang diperlukan hanyalah mendesak pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi perkara Nomor 2569 K/PDT/2008 terkait UN.

Penolakan perkara yang diajukan pemerintah itu diputuskan MA pada tanggal 14 September 2009. Dalam keputusannya, MA meminta pemerintah memenuhi berbagai syarat sebelum melaksanakan UN.

“Enggak perlu pembahasan, yang dibutuhkan cuma mendesak pemerintah menjalankan hukum,” kata Dedi dalam "Konvensi Rakyat, Evaluasi Satu Dasawarsa Ujian Nasional" di Gedung Joeang, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Dedi berharap pemerintah memberikan contoh kepada rakyat Indonesia untuk mematuhi hukum yang telah diputuskan. Jika tidak, rakyat Indonesia akan menganggap melanggar putusan hukum adalah hal yang wajar-wajar.

“Bapak, tolong berikan contoh di akhir pemerintahan Bapak untuk mematuhi hukum,” tuturnya.

Menurutnya, dua fraksi di DPR, yaitu PDI-P dan PKS, telah berjuang untuk menolak penyelenggaraan UN. Namun, suara keduanya kalah banyak dari partai koalisi yang mendukung penyelenggaraan UN.

Oleh karena itu, Dedi berharap acara evaluasi yang digelar bisa menghasilkan pernyataan tegas kepada pemerintah dan khalayak luas bahwa penyelenggaraan UN tidak memadai secara aspek legal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada tahun 2010, sesaat setelah putusan MA ini keluar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan bahwa pelaksanaan ujian nasional tidak akan melanggar putusan tersebut. Pemerintah berjanji melaksanakan UN dengan penyempurnaan dan persiapan serta penggodokan yang sungguh-sungguh.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.