Penerapan Kurikulum 2013 Hanya Sekadar Formalitas

Ketua Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Itje Chodijah menuturkan, Kurikulum 2013 telah menuai protes dan kritik. Proses penyusunan desainnya dinilai tidak transparan. Selain itu, proses uji publik juga dinilai asal-asalan serta minim sosialisasi.

Hal ini berbeda dengan perubahan kurikulum pada era Orde Lama dan Orde Baru. Pada era tersebut, perubahan kurikulum dilakukan sangat hati-hati melalui proses dialog, analisis, dan uji coba.

"Dari berbagai macam diskusi dan refleksi tentang mereka yang terlibat dalam desain Kurikulum 2013, tampak jelas tidak ada koordinasi yang baik antara desain awal dengan tim teknis, baik untuk buku cetak maupun sistem evaluasi. Persiapan yang tidak matang jelas merugikan pendidikan nasional," kata Itje dalam acara catatan akhir tahun pendidikan 2013 di kantor LBH Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Selanjutnya, Itje juga membeberkan bobroknya sisi penerapan Kurikulum 2013 yang tecermin dari keterpaksaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan target implementasi, yang semula 30 persen dari total sekolah menjadi hanya 2 persen (6.213 sekolah).

Selain itu, buku diktat dan buku teks juga terlambat dicetak dan didistribusikan ke sekolah-sekolah sehingga berdampak pada penundaan pelatihan guru. Pada tingkat implementasi, kata Itje, banyak guru bingung saat menerapkan Kurikulum 2013 di kelas. Guru pendamping yang dijanjikan hadir di kelas ternyata baru hadir pada November 2013, atau terlambat tiga bulan dari jadwal semula.

Hal ini diperparah banyaknya sekolah yang ditunjuk mengimplementasikan kurikulum tersebut, tetapi tidak memiliki buku panduan penerapan Kurikulum 2013. "Ada juga masalah penilaian dan pengisian buku rapor. Hal itu terjadi karena adanya perubahan model penilaian, tapi perubahannya tidak diberikan pada saat pelatihan," pungkas Itje.

Sebelumnya, FSGI juga menyatakan banyaknya permasalahan pendidikan pada 2013. Selain kurikulum, masalah lainnya adalah korupsi dan pungutan liar, keterlambatan pelaksanaan ujian nasional, ancaman diberangusnya hak guru dalam berorganisasi, rendahnya kualitas buku ajar, sampai banyaknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah dan kampus.