Kompas.com - 03/10/2014, 16:33 WIB
Demo di kampus Unas, Pasar Minggu, Jumat (12/9/2014). kompas.com/christina andhikaDemo di kampus Unas, Pasar Minggu, Jumat (12/9/2014).
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com — Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan tak punya wewenang menangani permasalahan di tubuh Universitas Nasional (Unas). Penindakan bukanlah wilayah kerja Irjen Kemendikbud.

Demikian tanggapan Haryono Umar dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (3/10/2014), menanggapi kedatangan sekelompok orang yang mengatasnamakan Keluarga Besar Universitas Nasional (KB Unas), Selasa (30/9/2014) lalu. Mereka mengadukan permasalahan yang terjadi di universitas, khususnya terkait kebijakan kampus yang dianggap merugikan.

Haryono menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini hanya akan menerima laporan tersebut sebagai pengaduan masyarakat. Irjen Kemendikbud tidak akan melakukan penindakan karena hal itu memang bukan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) mereka.

"Aspirasinya silakan disampaikan jika merasa dirugikan. Akan tetapi, kami tidak berwenang langsung menangani kasus ini. Yang berwenang adalah Dirjen Dikti dan Kopertis Wilayah III," ujarnya, yang saat itu ditemani Inspektur Tiga dan Kepala Kepegawaian Kemendikbud.

Menurut Haryono, upaya yang akan dilakukan oleh pihaknya adalah menampung dan menyampaikan rekomendasi ke pihak-pihak tersebut. Pihaknya sama sekali tidak punya wewenang untuk menangani masalah ini.

Dia menambahkan, pihaknya hanya akan mendalami kasus tersebut dan tidak akan berpihak. Namun, mereka akan mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak sebelum memberikan rekomendasi.

Adapun juru bicara KB Unas, Muhammad Afif Rahadian, mempermasalahkan pemberian sanksi skors dan drop out, serta pembekuan organisasi intra dan ektra kampus di Unas yang dianggapnya sepihak, penetapan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penemuan narkoba di kampus, dan intimidasi pimpinan kampus melalui preman bayaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Koordinator Kopertis Wilayah III, Prof Ilza Mayuni, telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung langkah Unas untuk melakukan pembenahan di kampus.

"Kami dukung seratus persen. Apa yang dilakukan oleh Unas merupakan bagian dari otonomi kampus," katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Unas Dian Metha Ariyanti mengatakan kepada Kompas.com bahwa Unas tetap akan memberlakukan semua kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu mahasiswa demi menjawab tantangan dalam era kompetisi global.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.