Agar Ijazah SMK Digandrungi Industri, Ini Syaratnya...

Kompas.com - 10/09/2015, 10:29 WIB
Muhamad Malik Afrian

Penulis

KOMPAS.com – Setiap tahun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) semakin dibutuhkan banyak perusahaan di sektor industri. Lulusan SMK dinilai memiliki keterampilan khusus yang siap pakai.

Data litbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2013 lalu mencatat, dari 9.038 lulusan SMK yang mendaftar sebagai calon tenaga kerja di bursa kerja khusus SMK di Semarang, sebanyak 2.673 di antaranya telah diterima bekerja. Lalu, sebanyak 1.741 orang lain telah masuk ke tahap psikotes dan wawancara. Adapun sisanya masih dalam proses penyeleksian.

Data tersebut menjadi bukti bahwa lulusan SMK cukup banyak diminati industri. Bahkan, beberapa perusahaan pun mengakui kebutuhan mereka terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) keluaran SMK cukup tinggi. Salah satunya adalah Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Hingga saat ini GMF Aero Asia membutuhkan sebanyak 700 teknisi baru setiap tahunnya.

"Upgrade" skil lewat pelatihan kerja

Namun demikian, tak dimungkiri bahwa masih banyak lulusan SMK belum memiliki kompetensi "matang" untuk bersaing di dunia kerja. Sebagai penyerap tenaga kerja, industri memiliki standar yang belum tentu dapat ditembus oleh lulusan SMK yang hanya berbekal ijazah.

Kemampuan mereka harus diasah dengan serangkaian pelatihan kerja untuk meningkatkan soft skill dan hard skill. Salah satunya lewat sertifikat kompetensi dan profesi.

Seperti dikutip KOMPAS.com, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada Maret 2015 menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan hal tersebut.

Pemerintah ingin melakukan percepatan di berbagai bidang, termasuk pada bidang ketenagakerjaan. Kemudian, hal ini ditindaklanjuti dengan aktifnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang salah satu tugasnya ialah memberi pelatihan kerja pada lulusan SMK.

"Saat ini total BLK di Indonesia ada 276 unit, 14 diantaranya milik pemerintahan pusat dan sisanya milik pemerintahan daerah," ujar Hanif.

Hasilnya, melalui 276 BLK, pemerintah mampu memberi pelatihan kepada 300 ribu sampai 400 ribu lulusan SMK. Namun, angka itu masih jauh dari target pemerintah yang berencana membangun lapangan pekerjaan untuk dua juta orang pertahun.

Kerja sama semua pihak

"Untuk itu, (pemerintah) perlu bersinergi dengan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang jumlahnya sekitar 8.000," ujar Chairul Anwar, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

Lembaga-lembaga ini terdiri dari perusahaan swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap kompetensi tenaga kerja. Contohnya, pelatihan berbasis otomotif oleh produsen kendaraan roda dua Yamaha dan roda empat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Yamaha memberikan pelatihan gratis bagi lulusan SMK lewat Yamaha Engineering School (YES) yang ada di beberapa kota besar Indonesia.

Dalam program ini, peserta akan diberikan pelatihan selama 3,5 bulan. Fasilitasnya pun cukup lengkap, mulai dari seragam, buku, sampai laboratorium dan instruktur berpengalaman.

DOK. TMMIN Para peserta pelatihan di TLC sedang memeragakan pentingnya menjaga keselamatan di lingkungan pabrik saat bekerja

Sementara itu, Lembaga Pelatihan Kerja TMMIN di Karawang, menawarkan dua program berbeda. Pertama, program pelatihan selama dua minggu bagi siswa SMK sekitar. Kedua, pelatihan sekaligus pemagangan selama tiga bulan bagi lulusan SMK yang ingin meningkatkan daya saing saat melamar kerja. Untuk program ini, TMMIN tetap berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BLK setempat.

Halaman:


komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau