Kompas.com - 19/10/2015, 15:27 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan dalam acara Coffee Morning di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan dalam acara Coffee Morning di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menjalankan dua strategi untuk mencegah terjadinya perpeloncoan dan kekerasan dalam masa penerimaan siswa baru. Strategi tersebut akan disosialisasikan tahun ini pada awal semester depan.

Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Anies Baswedan menjelaskan, strategi tersebut terkait dengan sosialisasi intensif kepada kepala-kepala sekolah dan membangun ekosistem pendidikan.

"Ke depan, semester kedua besok, kita akan konsentrasi pada penyiapan sekolah untuk tahun ajaran baru yang nir-kekerasan. Tanpa ada kekerasan. Itu artinya, sosialisasi intensif kepada kepala sekolah," kata Anies dalam acara kopi pagi di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Anies menambahkan, kepala sekolah merupakan ujung tombak yang dapat melakukan identifikasi potensi kekerasan, mencegah terjadinya kekerasan, serta menindak jika kekerasan terjadi. Sosialisasi tersebut dibutuhkan karena, menurut Anies, kepala sekolah selama ini tidak bekerja berdasarkan aturan, tetapi berdasarkan kebiasaan.

Oleh karena itu, jika kekerasan dalam perpeloncoan telah dianggap sebagai hal biasa dan didiamkan, maka hal tersebut akan terus terjadi.

"Kita akan sosialisasi lewat kepala sekolah tentang jenis-jenis praktik kekerasan mana yang harus diantisipasi. Kepala sekolah mendapatkan informasi dan bekal untuk bisa menghentikan praktik kekerasan dalam perpeloncoan," ujar dia.

Strategi kedua yang akan dilakukan Kemendikbud adalah membangun ekosistem pendidikan. Cara ini adalah melakukan pengawasan dengan melibatkan pelaku-pelaku pendidikan di sekitar sekolah, dalam hal ini orangtua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies memaparkan, orangtua perlu dilibatkan dan diberi akses untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, yaitu kepala dinas. Oleh karena itu, mereka dapat melaporkan langsung jika menemukan indikasi praktik-praktik kekerasan dan perpeloncoan.

"Nanti para orangtua tahu persis siapa kepala dinasnya, bagaimana mengontaknya, bagaimana melaporkannya," tutur Anies.

Untuk itu, Anies meminta semua sekolah untuk melakukan antisipasi dan melaksanakan aturan untuk melarang adanya praktik perpeloncoan agar peristiwa-peristiwa pada masa lalu tidak terulang. Ini termasuk kemungkinan memproses secara hukum jika terdapat praktik-praktik yang memasuki wilayah kriminal.

"Kita tidak ingin lagi mengambil sikap diam dan mendiamkan praktik perpeloncoan. Kita ingin menyelesaikan. Apakah bisa selesai dalam waktu setahun? Perlu waktu. Namun, mindset kita adalah kita mau menyelesaikan," kata Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.