UN Berbasis Komputer Dinilai Tingkatkan Kejujuran Siswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam menyebutkan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN BK) efektif untuk meningkatkan kejujuran dalam pelaksanaan UN.

Setidaknya hal tersebut telah dibuktikan dari UN Sekolah Menengah Atas dan sederajat yang telah selesai dilaksanakan dan telah keluar angkanya.

Nizam menyebutkan, sejak UN BK diberlakukan pada 2015, terlihat bahwa sekolah-sekolah yang pada tahun sebelumnya memiliki nilai UN tinggi namun menggunakan cara-cara curang, angkanya menjadi jeblok saat pindah ke basis komputer.

Meski begitu, integritas sekolah-sekolah tersebut naik karena praktik kecurangannya berkurang.

Secara garis besar, papar Nizam, terdapat 24 provinsi dari total 34 provinsi yang integritasnya naik. Meskipun ada pula daerah yang mengalami penurunan.

"Ini perlu kita dorong lagi untuk mengikuti mayoritas yang sudah lebih baik. Kita perlu terus mengkampanyekan pentingnya integritas di sekolah," kata Nizam usai konferensi pers di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Kemendikbud pun mengukur nilai integritas dan membaginya menjadi empat kuadran.

Kuadran satu berarti sekolah telah jujur dan prestasi anak tinggi, kuadran dua sekolah jujur namun prestasi masih rendah.

Adapun kuadran tiga tingkat kejujuran sekolah rendah dan prestasi rendah, sedangkan kuadran empat tingkat kejujuran rendah namun prestasi tinggi.

Kuadran tiga adalah jika kecurangan cenderung bersifat individual, sedangkan kuadran empat bersifat sistemik dan terstruktur.

Dari data Kemendikbud, angka sekolah jurusan IPA menempati kuadran empat pada 2015 sebanyak 7.041 sekolah (56,6 persen). Sedangkan pada 2016 menurun menjadi 4.880 sekolah (41,7 persen).

Sedangkan untuk jurusan IPS, pada 2016 mencapai 8.672 (51,3 persen) dan pada 2016 menurun menjadi 6.219 (37,8 persen).

Angka tersebut mengartikan bahwa praktik kecurangan terstruktur menurun secara signifikan.

Nizam mengatakan, semangat untuk menjadikan setiap sekolah menjadi zona berintegritas harus terus dikobarkan. Misalnya untuk mendorong sekolah yang tadinya berada di kuadran empat menjadi kuadran dua atau satu.

"Dimulai dari pimpinan di daerah, juga kepala sekolah dan seluruh komunitas pendidikan," ujarnya.