Kompas.com - 27/11/2016, 19:15 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorGlori K. Wadrianto

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut motatorium atau penghapusan sementara Ujian Nasional seusai visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan desentralisasi pendidikan.

Muhadjir meyakini Jokowi akan menyetujui konsep moratorium UN yang diajukan oleh Kemendikbud.

"Itu sesuai dengan program aksi dari Pak Presiden. Nawacita Pak Presiden," kata Muhadjir usai peringatan hari guru nasional tahun 2016, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11/2016).

Turut hadir dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Jokowi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Muhadjir mengatakan, sebagai pengganti UN, Kemendikbud dan Badan Nasional Standar Pendidikan nantinya akan menetapkan standar nasional.

Kemudian, sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat.

Sementara untuk tingkat SD dan SMP dan yang sederajat akan diserahkan kepada kabupaten/kota.

Muhadjir mengatakan, penghapusan UN ini sejalan dengan putusan MA.

Menurut Muhadjir dalam penjelasannya, MA menganjurkan agar UN dilaksanakan pada saat kualitas pendidikan sudah merata.

"Sesuai amanat MA, bahwa UN itu sebaiknya dilaksanakan kalau nanti secara relatif pendidikan kita sudah bagus dan merata. Kita mengejar itu," ujar Muhadjir. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.